Ani, Nurul Dwy Fitri (2019) Praktik akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Kediri (studi kasus pada pemanfaatan aset dan dana hibah) / Nurul Dwy Fitri Ani. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Ani Nurul Dwy Fitri. 2019. Praktik Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Kediri (Studi Kasus Pada Pemanfaatan Aset dan Dana Hibah). Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing Helianti Utami S.E. M.Si. Ak. Ph.D. Kata Kunci Akuntabilitas Keuangan Good Governance Teori Legitimasi Kota Kediri Akuntabilitas menjadi salah satu unsur pokok dalam mewujudkan good governance yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada saat ini. Good governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan merata (Bappenas 2003). Salah satu Pemerintahan yang terdepan dalam penerapan akuntabilitas adalah Pemerintah Kota Kediri dimana Pemerintah Kota Kediri merupakan salah satu pemerintahan kota yang meraih predikat baik pada penilaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah meski demikian bukan berarti Kota Kediri sudah sempurna temuan BPK atas pemanfaatan aset negara masih menyisakan persoalan untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Kediri dan upaya peningkatan akuntabilitas yang telah dilakukan dengan menggunakan teori legitimasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dokumentasi dan observasi. Peneliti bertindak sebagai instrument utama penelitian. Data dianalisis dengan tahapan reduksi penyajian dan verifikasi data. Untuk menjaga keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kelemahan pada penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Kediri berdasarkan temuan pada pemanfaatan aset pemerintah dan penganggaran dana hibah yang keduanya merupakan kasus yang ditemukan pada Politeknik Kediri. Kelemahan atas akuntabilitas dapat ditarik kesimpulan khususnya pada urusan keuangan dan anggaran karena tidak menerapkan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kelemahan tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan dan kurangnya sinergi oleh para pemangku kepentingan yaitu Pemkot Kediri dan pihak DPRD khususnya pada kasus terkait anggaran lebih dari itu bisa juga merupakan indikasi pelanggaran yang disengaja oleh salah satu pihak kelemahan atas akuntabilitas dapat dirinci menjadi 2 aspek yaitu vertikal dan horizontal. Atas kelemahan-kelemahan yang telah dipaparkan Pemkot Kediri telah melakukan evaluasi dan upaya perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemkot Kediri juga telah membangun sarana komunikasi melalui website milik Pemkot Kediri untuk membangun akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan diharapkan masyarakat umum dapat mengakses pengelolaan keuangan yang telah dan yang akan dikerjakan oleh Pemkot Kediri. Adapun saran yang dapat dipertimbangkan yaitu menerapkan pengakuan pendapatan yang sesuai dengan peraturan perindang-undangan khususnya terkait pemanfaatan aset daerah. Selain itu diharapkan Pemkot Kediri berhati-hati dalam mengajukan anggaran khususnya yang bertentangan dengan regulasi.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 11 Dec 2019 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2019 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/98757 |
Actions (login required)
 |
View Item |