Kurniawan, Dedy (2012) Analisis kontribusi badan usaha swasta penyelenggara hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Malang (Januari 2008-November 2010) / Dedy Kurniawan. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata kunci otonomi daerah pajak hiburan badan usaha swasta penyelenggara hiburan Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dibayar oleh setiap daerah di Indonesia terutama kabupaten dan kota sebagai pelaksana otonomi daerah. Agar lebih siap melaksanakan otonomi daerah perlu proses pembelajaran bagi masing-masing daerah agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan masing-masing daerah. Demikian pula dengan pemerintah pusat sebagai pihak yang mengatur pengembangan konsep otonomi daerah bertanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Pelaksanaan Otonomi daerah di Kabupaten Malang yang merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur tentunya terjadi juga pelimpahan kewenangan dan pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka hal tersebut akan membawa konsekuensi lebih besar serta ruang lingkup pelayanan yang lebih luas sehingga membutuhkan tingkat pelayanan dan pembiayaan yang lebih banyak dengan kualitas yang memadai efisien dan efektif. Untuk lebih mengoptimalkan potensi keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah maka pemerintah daerah diharapkan untuk mampu menggali segenap potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu tolok ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh suatu daerah menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan potensi dari Pajak hiburan yang dibayarkan oleh badan usaha swasta penyelenggara hiburan di Kabupaten Malang Untuk mengetahui fokus penelitian ini maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. (1) Bagaimana kontribusi badan usaha swasta penyelenggara hiburan yang membayar pajak hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Malang (2) Adakah pengaruh kontribusi badau saha perorangan swasta terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Malang (3) Adakah pengaruh perseroan terbatas swasta terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Malang (4) adakah pengaruh kontribusi perusahaan dagang swasta terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Malang (5) bagaimana elastisitas pajak yang dibayarkan badan usaha swasta penyelenggara hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Malang . Untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini dirancang dengan jenis penelitian kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan analisisi kontribusi elastisitas dan regresi berganda. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolahan Kekayaan dan Asset (DPPKA) dengan mengambil data dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dari Penelitian ini dapat disimpulkan kontribusi yang terbesar dari badan usaha swasta penyelenggara hiburan berasal dari perseroan terbatas dari tahun 2008 sampai 2010 selalu memberikan lebih dari separuh dari total penerimaan pajak hiburan. Ditempat kedua adalah badan usaha perorangan disusul kemudian perusahaan dagang yang memberikan kontribusi penerimaan pajak hiburan (2) Badan usaha peroramgan kurang signifikan dalam memberikan kontribusi pada penerimaan pajak hiburan salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah dasar pembayaran yang berdasrkan ketetapan (3) Perseroan Terbatas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan ini disebabkan dasar pembayaran yang berdasarkan tiket masuk dan rutinitas penyelenggaraan yang sering (4) Perusahaan dagang memiliki pengaruh yang kurang signifikan terhadap penerimaan pajk hiburan dikarenakan rutinitas penyelenggaraan yang jarang dan dasar pembayaran yang berupa ketetapan (5) Pada tahun 2010 perseroan terbatas memiliki nilai elastis sedangkan badan usaha perorangan dan perusahaan dagang memiliki nilai inelastis. Adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak hiburan yang berasal dari badan usaha swasta penyelenggara hiburan adalah bagi Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan mempermudah pemberian ijin mendirikan usaha hiburan proses birokrasi dalam pendirian usaha diharapkan tidak diperumit. Penetapan besaran pajak yang tidak terlalu diperumit. Memasukkan semua usaha yang melakukan usaha dibidang hiburan kedalam wajib pajak kemudian mengenakan pajak tanpa pandang bulu. Pihak Dinas Pendapatan Pengelolahan Kekayaan dan Asset (DPPKA) perlu memberikan penerangan pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan wasjib pajak.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Ekonomi Pembangunan (EKP) > S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 30 Jan 2012 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2012 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/41880 |
Actions (login required)
 |
View Item |