Efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan pembangunan desa di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang jawa Timur (periode Badan Permusyawaratan Desa tahun 2013-2019) / Firdha Choirun Nisa - Repositori Universitas Negeri Malang

Efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan pembangunan desa di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang jawa Timur (periode Badan Permusyawaratan Desa tahun 2013-2019) / Firdha Choirun Nisa

Nisa, Firdha Choirun (2015) Efektivitas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan pembangunan desa di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang jawa Timur (periode Badan Permusyawaratan Desa tahun 2013-2019) / Firdha Choirun Nisa. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Nisa Choirun Firdha 2015. Efektifitas Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Jawa Timur (periode Badan Permusyawaratan Desa 2013-2019). Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan. Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Dr. Mit Witjaksono M.S.Ed (2) Drs. H. Achmad Ali Wafa M.Pd Kata Kunci Efektifitas Peran BPD Pembangunan Desa Pembangunan desa merupakan salah satu bagian terpenting dan bahkan dapat dikatakan sebagai ujung tombak dari pembangunan nasional yang kini sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disadari karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Oleh karena itu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan di pedesaan akan sangat menentukan bagi proses pembangunan dan percepatan perekonomian nasional secara keseluruhan. Pelaksanaan pembangunan desa diperlukan adanya keterlibatan masyarakat desa di setiap program pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada di desa yang bertugas menyerap dan menampung aspirasi dari masyarakat dan menyalurkan ke pemerintah desa sehingga pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Apakah selama ini Badan Permusyawaratan Desa di Desa Burno sudah menjalankan perannya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi. Hal ini karena masih ada keluhan dari masyarakat desa Burno yang salah satu keluhannya mengenai masalah kurang memadai insfrastruktur di Desa Burno. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal yang mencakup efektifitas peran dari Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan pembangunan desa faktor-faktor yang selama ini menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatasi kendala tersebut di Desa Burno. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian yang berupa paparan data mengenai efektifitas peran Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan pembangunan Desa Burno faktor-faktor penghambat bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa instrument manusia yaitu peneliti sendiri. Unruk menjaga keabsahan data dilakukan kegiatan triangulasi data. Kegiatan analisis data dimulai dari reduksi data penyajian data dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh tiga simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa sudah efektif. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan pemerintah desa anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa Burno. Dalam hal menyerap menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berjalan dengan baik sebagai wujud tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa. Kedua Faktor-faktor yang menjadi penghambat Badan Permusyawaratan Desa di Desa Burno dalam menjalankan perannya yaitu masalah minimnya anggaran bagi Badan Permusyawaratan Desa dan masalah tempat untuk melaksanakan rapat Badan Permusyawaratan Desa yang belum ada tempat untuk rapat bulanan Ketiga Masalah minimnya anggaran Badan Permusyawaratan Desa sudah berupaya mengatasinya dengan cara saat rapat rutin bulanan dimanfaatkan juga dengan arisan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp 20.000 00 untuk setiap pertemuan hasil uang dari arisan tersebut digunakan untuk konsumsi serta biaya operasional bagi Badan Permusyawaratan Desa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi kendala minimnya anggaran dan belum tersedianya tempat untuk rapat bagi BPD yaitu dalam perumusan APBDes menganggarkan dana bagi Badan Permusyawaratan Desa.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Ekonomi Pembangunan (EKP) > S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan
Depositing User: library UM
Date Deposited: 30 Jun 2015 04:29
Last Modified: 09 Sep 2015 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/41511

Actions (login required)

View Item View Item