Sari, Chandra Dewi Kartika (2012) Analisis penyesuaian tarif PBB dan dampaknya bagi PAD Kota Blitar / Chandra Dewi Kartika Sari. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata Kunci PBB danPAD Dalam rangka intensifikasi kemampuan keuangan daerah pemerintah daerah melakukan berbagai kebijakan perpajakan diantaranya dengan menetapkan UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD khususnya yang berasal dari pajak sehingga pajak daerah bisa menjadi tulang punggung PAD. Namun kenyataannya pemerintah kota Blitar saat ini belum belum bisa merealisasikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat karena berbagai keterbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini di Kota Blitar sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Kauman Kota Blitar dengan melihat data langsung pada laporan SPPT (Surat PemberitahuanPajak Terutang) tahun 2011. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah PBB dan PAD. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pencapaian dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Blitar mengalami peningkatan setiap tahunnya secara keseluruhan pencapaian penerimaannya 86% dari 44.791 para wajib pajak. (2) Realisasi harga riil dengan NJOP di lapangan Berbeda dengna apa yang sudah ditetapkan perumahan non komplek lebih tinggi 74 1% dibandignkan dengan penetapan NJOP perumahan komplek lebih tinggi 38 09% lebih tinggi dari harga penetapan NJOP sedangkan Pusat Bisnis dan Pertokoan Harga riil dilapangan lebih tinggi 60 03% dari harga penetapan NJOP. Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah hendaknya cepat merealisasikan peraturan UU No. 28 Tahun 2009 tentang peralihan pengaturan dan penerimaan pajak. Sehingga pemerintah daerah mendapatkan tamabahan penerimaan pajak PBB secara utuh 100% dan bisa dialokasikan kembali untuk pembangunan dan kemajuan daerah masing-masing
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Ekonomi Pembangunan (EKP) > S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 19 Oct 2012 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2012 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/41418 |
Actions (login required)
 |
View Item |