Sugiarti, Endah (2011) Persepsi pemerintah Kabupaten Malang dan legislatif terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah / Endah Sugiarti. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah sebagai bagian dari semangat good governance. Partisipasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan didalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah arah kebijakan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam langkah-langkah nyata pembangunan daerah. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah pengelolaan uang rakyat (public money) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara transparan efektif efisien terarah terencana terpadu dan bertanggung jawab agar tercipta akuntabilitas publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Selain itu dampak yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan akuntabilitas transparasi serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari stake holder pemerintahan daerah. Partisipasi sebagai salah satu prinsip good governance dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat yaitu dimana para stakeholder sebagai partisipan saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pembangunan keputusan dan juga sumberdaya yang akan mempengaruhi mereka. Partisipan bukan merupakan aktor tunggal melainkan terdiri dari kerja sama Pemerintah Pusat Menteri DPR Pemerintah Daerah DPRD LSM organisasi-organisasi publik pihak-pihak swasta serta warga negara. Transparansi atau keterbukaan pemerintah daerah diperlukan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang yakni Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Malang DPPKA (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset) dan Legislatif yaitu DPRD Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan APBD. Oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik di Kabupaten Malang masih belum optimal. Hal ini dipertajam dengan kondisi pelayanan publik (public service) yang kurang optimal ekonomi yang sangat birokratis dan membudayanya beberapa kasus korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dikalangan pemerintahan. Masalah utama terkait transparansi anggaran APBD di Kabupaten Malang adalah dominasi beberapa perintah atasan yang terlihat dari dominannya peran beberapa pihak atau oknum tertentuKesimpulan hasil penelitian ini adalah pada tingkat Rakorbang terbuka peluang besar untuk adanya kesepakatan politis antara eksekutif dan elit politik lokal untuk mendistorsi arah dan kebijakan APBD dan mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Dalam transparansi anggaran juga masih terlihat jika unsur dominasi beberapa pejabat menjadi tinggi dalam tahap penyiapan dan penyusunan anggaran. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya penelitian yang lebih baik dan mendalam tentang persepsi masyarakat Kabupaten Malang terkait partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan APBD. Hal ini diperlukan untuk memberikan kontrol (check and balance) antara opini masyarakat Kabupaten Malang eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang good governance. Selain itu juga diperlukan control dari masyarakat dan akademisi terkait kinerja pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan APBD.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Ekonomi Pembangunan (EKP) > S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 11 Aug 2011 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2011 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/41326 |
Actions (login required)
 |
View Item |