Wardana, Haris Galih (2011) Analisis derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Kota Malang / Haris Galih Wardana. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata Kunci Derajat Desentralisasi Fiskal PAD Otonomi Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pemerintah di daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif efesien dan mampu mendorong peran masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Ciri utama daerah yang mampu untuk berotonomi adalah terletak pada kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil. Artinya kemandirian keuangan daerah diharapkan mampu tercipta setelah adanya otonomi daerah dan diharapkan PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) harus menjadi bagian terbesar dalam mobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sudah sewajarnya PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah ini di lakukan di Pemerintah Kota Malang. Dengan otonomi daerah apakah kondisi keuangan daerah Kota Malang bisa semakin baik dalam artian tercipta kemandirian keuangan daerah di Kota Malang bila dibandingkan dengan kondisi keuangan Kota Malang sebelum adanya otonomi daerah. Data keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sebelum otonomi daerah yaitu Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1998 diperoleh dari Situs Internet Dirjen Perimbangan keuangan Negara Republik Indonesia dan data sesudah otonomi daerah yaitu Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan aset Kota Malang. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan aset Kota Malang tanggal 3 November sampai 15 November 2010. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Analisis perhitungan yang dipakai adalah Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu menghitung kemandirian keuangan daerah yang dilihat dari komponen data keuangan yaitu PAD ( Pendapatan Asli Daerah) BHPBP (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) dan SD (Sumbangan Daerah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan Kota Malang sebelum dan sesudah adanya otonomi daerah sama-sama menunjukkan ketidakmandirian. Artinya bahwa kontribusi PAD ( Pendapatan Asli Daerah) terhadap TPD (Total Penerimaan Daerah) masih relatif kecil bila dibandingkan dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat yaitu kontribusi BHPBP ( Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) dan SD ( Sumbangan Daerah) terhadap TPD ( Total Penerimaan Daerah ). Sebelum otonomi daerah kontribusi yang diberikan PAD sebesar 33 % dalam Total Penerimaan Daerah. Lebih dari 65 % pembiayaan pemerintahan masih dibantu oleh pemerintah pusat. Sedangkan sesudah otonomi daerah kontribusi yang diberikan PAD sebesar 12 5 % terhadap Total Penerimaan Daerah. Lebih dari 85 % pembiayaan pemerintahan masih dibantu oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat. Secara umum kinerja keuangan kota Malang dilihat dari derajat desentralisasi fiskal Kota Malang sebelum adanya otonomi daerah lebih baik bila dibandingkan sesudah adanya otonomi daerah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidakmandirian keuangan Kota Malang baik itu sebelum otonomi daerah maupun sesudah otonomi daerah. Hal tersebut dikarenakan sebelum otonomi daerah pemerintah pusat memberikan dana bantuan berupa Pos Sumbangan dan Pos Bantuan yang cukup besar dengan prosentase diatas dari Pendapatan Asli Daerah. Namun dari sisi kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap TPD (Total Penerimaan Daerah) data keuangan sebelum otonomi daerah menunjukkan tren yang positif untuk menuju kemandirian keuangan daerah. Kondisi yang sama juga terjadi sesudah otonomi daerah. Otonomi daerah yang diharapkan mampu untuk memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya terhadap daerah untuk meningkatkan potensi daerah agar tercipta kemandirian daerah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kondisi keuangan Kota Malang sesudah otonomi daerah menunjukkan ketidakmandirian. Hal tersebut dikarenakan besarnya dana perimbangan berupa DAU ( Dana Alokasi Umum) DAK ( Dana Alokasi Khusus ) dan juga BHPBP ( Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ) yang diterima Kota Malang melebihi dari penerimaan yang asli bersumber dari daerah yaitu PAD. Dari sisi kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap TPD ( Total Penerimaan Daerah ) sesudah otonomi daerah menunjukkan kondisi yang labil dan buruk untuk menuju kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan peningkatan PAD yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan kepada Pemerintah Kota Malang untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan bisa berkurang sehingga tercipta kemandirian keuangan di Pemerintah Kota Malang.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Ekonomi Pembangunan (EKP) > S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 23 Feb 2011 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2011 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/41298 |
Actions (login required)
 |
View Item |