Khoiroh, Marentyas Miftakhul (2011) Analisis kemandirian euangan daerah pasca kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Malang (tahun analisis 2002-2009) / Marentyas Miftakhul Khoiroh. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata Kunci Kemandirian Keuangan Daerah Otonomi Daerah Kebijakan otonomi daerah yang resmi dilaksanakan pada tahun 1999 membawa pengaruh besar terhadap pengelolaan keuangan daerah. Adanya dana perimbangan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah pusat terhadap daerah justru menjadi pro kontra terhadap kemandirian darah. Hal ini terjadi hampir diseluruh daerah diIndonesia tidak terkecuali Kabupaten Malang yang notabene memiliki PDRB tinggi diantara kota/kab di Jawa Timur. Padahal jika kembali kepada tujuan awal adanya kebijakan otoda adalah untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri kekayaan daerahnya serta nantinya dijadikan sumber pembiayaan untuk daerah itu sendiri. oleh karena itu kontroversi dana perimbangan ini memunculkan banyak penafsiran terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana kapasitas fiskal Kabupaten Malang dan juga tingkat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal) nya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan kondisi kapasitas fiskal dan juga tingkat kemandirian daerah Kabupaten Malang yang diukur melalui prosentase PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) tingkat kapasitas fiskal Kabupaten Malang masih sangat berfluktuasi. Bahkan periode tahun 2002-2005 lebih tinggi dari pada tahun 2006-2009. Hal ini disebabkan tingginya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan tingginya output yang dihasilkan (PDRB). Namun demikian angka ini lebih besar 25 kali daripada kapasitas fiskal Jawa Timur. (2) Tingkat Kemandirian Keuangan daerah (desentralisasi fiskal) masih sangat rendah yaitu dibawah 10 persen. Namun demikian tren menunjukkan bahwa ada peningkatan kemandirian daerah dari tahun 2002-2009. Hal ini juga didukung dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa periode tahun 2006-2009 kemandirian daerahnya lebih tinggi dari tahun 2002-2005. Namun demikian apabila dicari keterkaitan antar kapasitas fiskal dengan desentralisasi fiskal tidak ditemukan korelasi yang kuat karena perhitungan kapasitas fiskalnya menggunakan indikator perkembangan PDRB. Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Malang masih rendah dan bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2002-2005 namun demikian angka yang dicapai masih lebih tinggi daripada kapasitas fiskal Jawa Timur. Sedangkan untuk derajat desentralisasinya terus mengalami kenaikan walaupun masih dibawah 10 persen. Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian ini adalah (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Malang (a) Perbaikan kinerja aparatur pemerintahan merupakan pendorong perkembangan elemen-elemen yang menunjang peningkatan kapasitas fiskal. Disamping itu upaya pengefektifan dana transfer pemerintah pusat ke daerah sangat diperlukan. Pengefektifan yang dimaksud bukan untuk mempertinggi penyerapan dana tetapi pengalokasian dana secara tepat. (b) Pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan seharusnya dapat menggali kembali berbagai potensi yang ada di daerahnya dan mengatur kembali upaya penganggaran dalam APBD-nya sehingga bisa melakukan upaya penghematan anggaran disesuaikan dengan kemampuan daerahnya. (2) Universitas Negeri Malang yaitu Sebagai akademisi Universitas Negeri Malang bisa dijadikan sumber informasi bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang kebijakan daerah. (3) Bagi peneliti selanjutnya di masa mendatang (a) Peneliti menyarankan dalam penelitian selanjutnya agar objek penelitian yang diambil lebih menyeluruh yaitu pada aspek kebutuhan fiskal daerah dan juga upaya fiskal. Hal ini akan lebih menggambarkan daerah secara keseluruhan. (b) Bagi peneliti lain selanjutnya disarankan pula untuk menambah jumlah lokasi penelitian agar bisa dibandingkan kinerja keuangan daerah suatu kabupaten dengan yang lainnya sehingga bisa di ukur tingkat kemandiriannya secara lebih proporsional.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Ekonomi Pembangunan (EKP) > S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 14 Mar 2011 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2011 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/41244 |
Actions (login required)
 |
View Item |