Novia, Fibri Erisky (2017) Peran Malang Corruption Watch (MCW) dalam memperjuangkan nilai-nilai partisipasi masyarakat di Kota Malang / Fibri Erisky Novia. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Novia Fibri Erisky. 2017. Peran Malang Corruption Watch (MCW) Dalam Memperjuangkan Nilai-Nilai Partisipasi Masyarakat di Kota Malang. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Dr. Didik Sukriono SH M.Hum (II) Drs. H. Petir Pudjantoro M.Si. Kata Kunci Non Government Organization Partisipasi Masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka merupakan suatu hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Untuk menjadi masyarakat yang partisipatif mereka harus berani untuk menyuarakan aspirasi mereka apapun bentuknya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sehingga keamanan dan ketentraman akan tetap terjaga dalam tatanan masyarakat. Dengan gerakan semacam itu partisipatif dalam pemerintah daerah akan semakin meningkat sehingga masyarakat tidak apatis ketika ada suatu permasalahan akan tetapi menjadi masyarakat yang responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi baik pada skala daerah maupun skala nasional. Kolektivitas dan konsistensi adalah kunci bersama untuk meraih sebuah perubahan dalam masyarakat salah satu organisasi non pemerintahan yang secara konsisten melakukan kegiatan memperjuangkan hak-hak publik di daerah Malang Raya adalah Malang Coruption Watch (MCW). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendiskripsikan program kegiatan MCW dalam memperjuangkan nilai-nilai partisipasi masyarakat di Kota Malang. (2) Mendiskripsikan pelaksanakan program kegiatan MCW dalam memperjuangkan nilai-nilai partisipasi masyarakat di Kota Malang. (3) Mendiskripsikan keterlibatan masyarakat dalam memperjuangkan nilai-nilai partisipasi masyarakat di Kota Malang. (4) Mendiskripsikan kendala MCW dalam memperjungkan nilai-nilai partisipasi masyarakat di Kota Malang. (5) Mendiskripsikan solusi MCW dalam memperjungkan nilai-nilai partisipasi masyarakat di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif. Sumber data Primer dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Pekerja MCW anggota dan masyarakat yang terlibat serta dokumen yang mendukung penelitian ini sedangkan prosedur pengumpulan data mengunakan observasi wawancara dokumentasi. Untuk teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut (a) Program kegiatan MCW dalam memperjuangkan nilai-nilai partisipasi masyarakat di Kota Malang adalah Forum warga advokasi dan contituen meeting. (b) Program pelaksanakan kegiatan MCW dalam memperjuangkan nilai-nilai partisipasi masyarakat di Kota Malang adalah Forum warga masuk melalui jaringan warga jamaah yasinan dll advokasi merupakan pendampingan kasus yang diberikan MCW tetapi tetap melibatkan masyarakat dalam pelaksanakannya contituen meeting merupakan mempertemukan anggota DPRD Kota Malang dengan warga dengan tujuan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung (c) Keterlibatan masyarakat dalam memperjuangkan nilai-nilai partisipasi masyarakat di Kota Malang yakni semua kegiatannya melibatkan masyarakat (d) Kendala MCW dalam memperjuangkan nilai-nilai partisipasi masyarakat di Kota Malang yakni sulit untuk diajak bergerak bersama. (e) Solusi MCW dalam memperjuangkan nilai-nilai partisipasi masyarakat di Kota Malang yakni kegiatannya dikemas sedemikian menarik apapun kegiatan masyarakat dimasuki seperti melalui jamaah tahlilan yasinan serta kegiatan ibu PKK. Beberapa saran dari peneliti diajukan kepada beberapa pihak (1) Untuk pihak MCW kegiatan semacam silahturahmi yang berbentuk forum warga harus tetap dilaksanakan secara rutin oleh MCW bersama masyarakat minimal 1 minggu sekali pada setiap warga jaringan ditiap wilayah Kota Malang dengan tujuan agar terbangun keakraban dan ketika diadakan pengorganisasian lebih mudah. (2) Untuk Pemerintah Daerah Kota Malang dalam hal ini adalah kepanjangan dari pemerintah pusat harus mengawasi aparat terkait agar segala bentuk kebijakan yang dibuat tidak merugikan masyarakat. (3) Untuk Masyarakat Kota Malang harus berani menyuarakan aspirasi mereka berkaitan dengan keluhan warga masyarakat karena menyuarakan aspirasi telah dilindungi oleh UUD 1945 28E ayat 3.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 30 May 2017 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2017 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/52153 |
Actions (login required)
 |
View Item |