Pelaksanaan Pilkada langsung Kabupaten Pasuruan ditinjau dari aspek politik hukum / Ujang Mansur - Repositori Universitas Negeri Malang

Pelaksanaan Pilkada langsung Kabupaten Pasuruan ditinjau dari aspek politik hukum / Ujang Mansur

Mansur, Ujang (2011) Pelaksanaan Pilkada langsung Kabupaten Pasuruan ditinjau dari aspek politik hukum / Ujang Mansur. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan warna baru dalam tatanan politik dan sistem politik di Indonesia terutama berkaitan dengan seluruh proses politik di daerah. Salah satu yang mewarnai perubahan dalam menegakkan demokrasi tersebut ialah Pilkada Langsung. Pilkada Langsung adalah suatu proses pemilihan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Pada dasarnya Pilkada langsung itu sendiri tidak bisa dipisahkan dari aspek Politik Hukum. Politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan sedang dan telah berlaku bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Nilai-nilai yang hendak dicapai dalam hal ini ialah nilai-nilai demokratis yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat. Penelitian berjudul Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ditinjau dari Aspek Politik Hukum bertujuan untuk (1) mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan (2) mengetahui tahapan pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan (3) mengetahui pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan (4) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan (5) mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan (6) mengetahui pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ditinjau dari aspek politik hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskritif yakni dengan melakukan pengamatan wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPUD Kabupaten Pasuruan Anggota KPUD Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri atas KPUD Kabupaten Pasuruan Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Pasuruan PPK PPS dan KPPS pasangan calon pemilih aparat keamanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (2) tahapan pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri atas tahap persiapan dan tahap pelaksanaan (3) pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan mengacu pada tahapan yang telah di rencanakan sebelumnya sesuai dengan Keputusan KPUD Kabupaten Pasuruan No. 01 Tahun 2007 tentangii Tahapan dan Program Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan (4) Kendala-kendala dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri atas Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) KPUD Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan regulasi/aturan dalam pembuatan Undang-Undang terbatasnya dana Pilkada Langsung rendahnya pemahaman masyarakat tentang Pilkada adanya budaya politik masyarakat yang bersifat apatisme dan memilih golput (5) upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ialah mengangkat ahli hukum untuk membuat aturan-aturan Pilkada di Kabupaten Pasuruan menambah dana Pilkada Langsung dari APBD dan sumbangan donatur meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat yang memiliki sifat apatisme dan memilih golput KPUD Kabupaten Pasuruan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan dinas kependudukan PPK dan PPS setempat (6) ditinjau dari aspek politik hukum pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan yang merupakan bentuk dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 belum sepenuhnya menciptakan nilai-nilai demokratis yang semestinya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat yang hanya mencapai 704.968 atau 70 5% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang berjumlah 1.076.747 jiwa serta kurangnya kepatuhan hukum dari masyarakat Kabupaten Pasuruan

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Depositing User: library UM
Date Deposited: 25 May 2011 04:29
Last Modified: 09 Sep 2011 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/51556

Actions (login required)

View Item View Item