Faktor yang berhubungan dengan penerimaan kebijakan kelas rawat inap standar (KRIS) di wilayah kerja Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang / Muhfiyatul Ummu</p> - Repositori Universitas Negeri Malang

Faktor yang berhubungan dengan penerimaan kebijakan kelas rawat inap standar (KRIS) di wilayah kerja Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang / Muhfiyatul Ummu</p>

Ummu, Muhfiyatul (2025) Faktor yang berhubungan dengan penerimaan kebijakan kelas rawat inap standar (KRIS) di wilayah kerja Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang / Muhfiyatul Ummu</p>. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

p Diterbitkannya Perpres No.59 tahun 2024 semakin memperkuat rencana implementasi Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di tahun 2025 mendatang namun dalam hasil penelitian terdahulu masih banyak masyarakat menolak kebijakan KRIS terutama segmen peserta non PBI. Kecamatan Klojen mempunyai cakupan peserta non PBI tertinggi (9 05%) di Kota Malang sehingga dikhawatirkan tingginya penolakan masyarakat dapat menghambat implementasi kebijakan kepatuhan peserta dalam membayar iuran hingga keberlanjutan BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan penerimaan peserta non PBI di wilayah kerja Puskesmas Rampal Celaket terhadap kebijakan KRIS. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional variabel yang diteliti yaitu personal aim social aim responsibility awareness perceived efficiency perceived effectiveness affordability sebagai variabel bebas serta penerimaan kebijakan KRIS sebagai variabel terikat dengan sebanyak 37 item pertanyaan jumlah sampel sebanyak 167 responden dihitung menggunakan rumus lemeshow dengan teknik pengambilan sampel accidental sampling. Analisis data bivariat dengan uji statistic chi-square. Didapatkan hasil adanya hubungan personal aim (p lt 0 001) social aim (p lt 0 001) responsibility awareness (p lt 0 004) perceived efficiency (p lt 0 001) perceived effectiveness (p lt 0 001) namun tidak terdapat hubungan antara affordability (p lt 0 085) dengan penerimaan peserta non PBI di wilayah kerja Puskesmas Rampal Celaket Kota Malang terhadap kebijakan KRIS. Hasil temuan menunjukkan tingginya penolakan responden terhadap kebijakan KRIS. Oleh karena itu Kementrian Kesehatan dan BPJS Kesehatan perlu segera berkolaborasi dalam merumuskan aturan pelaksana terkait kebijakan KRIS serta sosialisasi secara masif untuk menyuarakan prinsip ekuitas kebijakan KRIS dalam menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. /p

Item Type: Thesis (Diploma)
Divisions: Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) > Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) > S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Depositing User: library UM
Date Deposited: 24 Feb 2025 04:29
Last Modified: 09 Sep 2025 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/400985

Actions (login required)

View Item View Item