Kusuma, Dwi Putera (2011) Peranan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap peningkatan mutu pendidikan (studi tentang kebijakan bidang pendidikan di Kota Malang) / Dwi Putera Kusuma. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata Kunci peranan DPRD kebijakan pendidikan mutu pendidikan Pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia dan untuk itu setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial ras etnis agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat Warga Negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) sebagai penanggung jawab sistem pendidikan nasional memiliki Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendididkan bagi semua tingkatan pengelola pendidikan mulai dari pemerintah pusat pemerintah provinsi pemerintah kabupaten/kota satuan pendidikan dan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota membentuk peraturan daerah yang dibahas bersama bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama yang nantinya diberlakukan kepada rakyat dengan segala ketentuan yang ditetapkan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi 1) Fungsi legislasi 2) Fungsi anggaran dan 3) Fungsi pengawasan. Tugas yang diemban oleh DPRD Kabupaten/Kota adalah 1) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota 2) Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan bupati/walikota 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota 6) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota. Berkaitan dengan itu diperlukan pembahasan mengenai peranan yang dimiliki DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dalam upaya peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum Kota Malang sebagai Kota Pendidikan mengetahui kondisi pendidikan di Kota Malang mendeskripsikan peranan anggota DPRD dalam kepeduliannya meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang menjelaskan aspirasi masyarakat menyangkut upaya peningkatan mutu pendidikan yang ditampung oleh para anggota DPRD Kota Malang dan mengetahui upaya yang dilakukan para anggota DPRD Kota Malang dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif memberikan gejala-gejala fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai peranan Aggota DPRD Kota Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen angket yang diberikan kepada seluruh Anggota DPRD Kota Malang serta wawancara tidak terstruktur dengan Ketua Komisi D DPRD Kota Malang. Analisis data menggunakan tes Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk menguji kesesuaian peranan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Malang (distribusi observatif atau hasil pengamatan) dengan frekuensi yang diharapkan (distribusi teoretis) dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut diperoleh tiga simpulan hasil penelitian. Pertama Peranan Anggota DPRD Kota Malang sebagai badan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pendidikan di Kota Malang sedangkan peranan sebagai legislasi dan pengawasan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Secara deskriptif mereka memiliki peranan yang tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kota Malang. Kedua aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPRD Kota Malang terkait upaya peningkatan mutu pendidikan adalah menginginkan pendidikan murah melalui dana BOS menuntut pendidikan gratis bagi anak tani dan buruh serta menghentikan komersialisasi pendidikan. Ketiga upaya yang dilakukan oleh para anggota DPRD Kota Malang dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan adalah memperjuangkan anggaran pendidikan hingga 10% dari APBD karena pada tahun-tahun sebelumnya tidak mencapai angka tersebut. Selain itu ada pembiayaan pendidikan tinggi Poltekom meningkatkan BOSDA memberikan BKSM di jenjang pendidikan menengah memberikan bantuan khusus bagi sekolah yang jumlah peserta didiknya sedikit menggratiskan PPDB dan memberikan kuota 20% untuk peserta didik miskin.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) > Departemen Administrasi Pendidikan (AP) > S1 Administrasi Pendidikan |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 07 Sep 2011 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2011 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/3402 |
Actions (login required)
 |
View Item |