Upaya pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap akuntabilitas kerja pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar / Enny Anggun Pratiwi - Repositori Universitas Negeri Malang

Upaya pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap akuntabilitas kerja pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar / Enny Anggun Pratiwi

Pratiwi, Enny Anggun (2013) Upaya pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap akuntabilitas kerja pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar / Enny Anggun Pratiwi. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kata Kunci Good Governance Akuntabilitas Kerja Pemerintah Desa. Akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip Good Governance yang merupakan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban yang diberikan Pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban kerja Pemerintah Desa kepada masyarakat dengan melaksanakan segala program kerja yang dibuat pemerintah yang berpedoman pada RPJM-Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dibuat setiap 5 (lima) tahun sekali dan juga RKP-Desa (Rencana Kerja Pembangunan) dibuat setiap tahunnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban secara tertulis Pemerintah desa Margomulyo membuat laporan pertanggungjawaban yang dinamakan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD) dasar hukumnya adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dibuat setahun sekali untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa Margomulyo. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan beberapa hal yaitu 1) menganalisis perwujudan akuntabiltas kerja Pemerintah Desa Margomulyo 2) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat akuntabilitas kerja Pemerintah Kerja 3) mengetahui peran masyarakat dalam mengawasi penerapan good governance yang dilakukan Pemerintah Desa Margomulyo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian diskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder sedangkan teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu dengan observasi wawancara dengan informan dan dokumentasi pada sumber tertulis dan foto yang ada di lokasi penelitian Instrumen yang di gunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu peneliti sendiri untuk menjaga keabsahan data akan dilakukan kegiatan perpanjangan keikutsertaan ketekunan pengamat triangulasi dan menggunakan bahan refrensi . Selanjutnya yaitu kegiatan analisis data tahap-tahap pra lapangan sampai pada tahap penulisan laporan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut di peroleh tiga kesimpulan yaitu 1) perwujudan akuntabilitas kerja Pemerintahan Desa dapat dilihat dalam lingkup kerja Pemerintah Desa Margomulyo dan di lingkup masyarakat. Akuntabilitas sendiri dapat dibagi menjadi tiga yaitu akuntabilitas keuangan akuntabilitas manfaat dan akuntabilitas prosedural. Dimana permasing-masing akuntabilitas tersebut menujukkan upaya Pemerintah Desa Margomulyo dalam melaksanakan akuntabilitas kerjanya 2) faktor penghambat akuntabilitas kerja Pemerintah Desa Margomulyo dalam mewujudkan akuntabiltas kerja dalam temuan penelitian ada tiga macam faktor penghambat wujud pertanggungjawaban kerja Pemerintah Desa yaitu a) terjadinya kekosongan jabatan dalam pemerintahan b) pembengkakan dana dalam pelaksanaan pembangunan dan c) pelaksanaan pembangun yang tidak terealisasikan tepat pada waktunya 3) pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada Pemerintah Desa Margomulyo dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung pengawasan dilakukakan dengan ikut serta terhadap semua pembuatan keputusan-keputusan untuk pembangunan umum di masyarakat sedangkan secara tidak langsung masyarakat hanya menyalurkan aspirasi berupa pendapat saran dan kritik yang sifatnya membangun yaitu BPD (Badan Permusyaratan Desa) yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Desa Margomulyo. Mengamati dan memperhatikan hasil penelitian tentang upaya pelaksanaan akuntabilitas kerja Pemerintah Desa Margomulyo maka diajukan beberapa saran yaitu 1) untuk Pemerintah Desa Margomulyo dalam mewujudkan suatu pertanggungjawaban harus memperhatikan keinginan rakyat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dan sesuai dengan prosedur yang ada. 2) Saran terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Margomulyo dalam menerapkan akuntabilitas kerja yaitu a) kekosongan jabatan pada Pemerintah Desa hendaknya Pemerintah Desa segera memenuhi kekosongan jabatan yang terjadi pada Pemerintah Desa agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih berkepanjangan baik dalam lingkup kerja Pemerintah Desa dan masyarakat b) pembengkakan dana dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Desa harus dapat mengatur kembali cara pengolahan dana yang ada sehingga pembengkakan dana dapat terhindari c) pelaksanaan pembangunan yang belum terealisasi tepat pada waktunya menimbulkan beban tersendiri pada Pemerintah Desa hendaknya Pemerintah Desa dalam pengaturan awal RKP (Rencana Kerja Pembangunan) harus lebih memperhatikan efektifitas waktu sehingga tidak ada lagi pembangunan yang molor (tidak tepat pada waktunya). 3) Kepada masyarakat Desa Margomulyo sebaiknya peran sebagai pengawas harus lebih dimaksimalkan lagi karena mempunyai andil yang besar sebagai penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat desa hendaknya aktif dalam memberikan pendapat kritik dan saran yang sifatnya membangun akuntabilitas kerja Pemerintah Desa Margomulyo.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 04 Jun 2013 04:29
Last Modified: 09 Sep 2013 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/51702

Actions (login required)

View Item View Item