Studi kasus penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) pada Pemerintah Kota Malang / Baiq Hadiyani - Repositori Universitas Negeri Malang

Studi kasus penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) pada Pemerintah Kota Malang / Baiq Hadiyani

Hadiyani, Baiq (2018) Studi kasus penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah) pada Pemerintah Kota Malang / Baiq Hadiyani. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Hadiyani Baiq. 2018. Studi Penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah) Pada Pemerintahan Kota Malang. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Program S1 Akuntansi Universitas Negeri Malang. Pembimbing Dr. Puji Handayati S.E M.M Ak CA CMA CSRS Kata Kunci Penyusunan APBD Good Government Governance Penyebab Korupsi APBD merupakan wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga Penyusunan APBD harus memiliki aturan yang melandasinya akan tetapi walaupun penyusunan sudah diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang pada kenyataannya dilapangan masih menimbulkan dampak yang negatif salah satunya yaitu korupsi. Untuk menghindari dampak negatif tersebut maka pemerintah perlu mnerapkan prinsip-prinsip good gaverment governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya korupsi dalam pembahasan APBD Perubahan Pemerintahan Kota Malang tahun anggaran 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah pemerintahan Kota Malang dan sumberdataadalah sumberdata primer dan sekunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga penyebab utama terjadinya korupsi di Kota Malang yang melibatkan 19 pejabat tinggi daerah yang terdiri dari Wali Kota dan 18 anggota DPRD. Pertama yaitu sistem pemerintahan sangat mendukung terjadinya korupsi artinya ketika sistem pemerintahan itu buruk maka niscaya orang-orang di dalamnya ikut untuk melakukan kecurangan yang kedua adalah lemahnya sistem peraturan perundang-undangan akan memberikan peluang untuk melakukan tindakan korupsi dan yang terakhir adalah pengawasan yang kurang efektif dari pihak-pihak yang berwenang.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 30 Jul 2018 04:29
Last Modified: 09 Sep 2018 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/37483

Actions (login required)

View Item View Item