Analisis pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tulungagung / Ervin Patrik Arnanta

Arnanta, Ervin Patrik (2020) Analisis pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tulungagung / Ervin Patrik Arnanta. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Arnanta, Ervin Patrik. 2019. Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tulungagung Skripsi, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Lohana Juariyah, S.E., M.Si Kata Kunci: pengembangan kompetensi, profesionalitas ASN, Pendidikan dan latihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensitas keikutsertaan pendidikan dan latihan ASN di kabupaten Tulungagung serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kompetensi ASN di kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan melakukan observasi penelitian di delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui bagaimana pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan. Teknik pengumpulan data menggunakan (1) teknik wawancara dengan kepala sub bagian perencanaan, kepala sub bidang penilaian kinerja ASN, Kepala sub bidang pendidikan dan latihan teknis fungsional di BKD Tulungagung terkait dengan peraturan tentang pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan ASN di Tulungaguang, (2) dokumentasi data Indeks Profesionalitas ASN di delapan OPD yang menunjukkan keikutsertaan pendidikan dan pelatihan ASN tersebut (3) dan mendapatkan data berupa laporan jumlah anggaran dana oleh bagian perencanaan BKD Kabupaten Tulungagung untuk melakukan Pendidikan dan latihan ASN tahun 2018 dan 2019. Pada penelitian ini, peneliti mengecek keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi sumber yang dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan ASN bidang perencanaan dari delapan OPD lalu dibandingkan dengan isi suatu dokumen yang berkaitan yakni data hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN. Pengecekan keabsahan data yang kedua adalah dengan trainggulasi metode, yakni dengan mengecek data kepada beberapa sumber data dengan metode yang sama yakni wawancara, sumber tersebut meliputi: ASN bidang perencanaan di delapan OPD, kepala sub bidang penilaian kinerja ASN dan kepala sub bidang pendidikan dan latihan teknis fungsional di BKD. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa: terdapat total 382 ASN dari delapan OPD yang menjadi objek penelitian namun hanya 72 orang atau sebesar 18% yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2018, terdapat faktor pendukung dan penghambat dari ASN yang bersangkutan dan dari sistem birokrasi sendiri yang menyebabkan ASN di delapan OPD tersebut tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2018. Kemudian dari hasil penelitian, ditemukan bahwa: (1) kegiatan pendidikan dan pelatihan ASN di Tulungagung secara keseluruhan di handle oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sehingga membuat proses pendidikan dan pelatihan menjadi lambat karena OPD tidak memiliki wewenang untuk melakukan pendidikan dan latihan sendiri (2) tidak semua OPD memiliki dana khusus untuk diklat, dari delapan OPD yang menjadi objek penelitian, hanya Bappeda yang memiliki dana khusus untuk melakukan pendidikan dan latihan teknis, untuk pendidikan dan latihan fungsional & kepemimpinan dana anggaran tetap dari BKD (3) pemerintah kabupaten Tulungagung tidak memiliki peraturan khusus mengenai pengembangan kompetensi ASN, (4) ASN yang belum mengikuti diklat memiliki alasan tersendiri diluar alasan birokrasi, beberapa alasan tersebut adalah: usia yang hampir pensiun, tidak memenuhi syarat mengikuti diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural lulusan SMA, kesibukan ASN perempuan untuk mengurus anak dan suami, tidak adanya minat dari ASN karena sudah merasa nyaman pada jabatannya saat ini, (5) pada tahun 2019, pemerintah kabupaten Tulungagung telah memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan ASN, hal ini terbukti dengan naiknya jumlah anggaran dana untuk pendidikan dan pelatihan ASN hingga lima kali lipat dari jumlah anggaran pendidikan dan pelatihan pada tahun 2018. Saran yang diberikan mengenai kebijakan BKD dalam mengadakan pendidikan dan pelatihan adalah setiap OPD harusnya diberi hak untuk melakukan pendidikan dan pelatihan sendiri agar biayanya lebih murah, dengan mendatangkan pembicara dalam pendidikan dan pelatihan maka akan mengurangi pengeluaran biaya dibandingkan harus memberangkatkan ASN pendidikan dan pelatihan ke luar kota. Setiap OPD juga seharusnya memiliki dana sendiri untuk melakukan seminar/workshop sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ASN. Hal ini harus didukung oleh Bupati Tulungagung dengan mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengembangan kompetensi ASN. ABSTRACT Arnanta, Ervin Patrik. 2019. Analysis of Competency Development of the State Civil Apparatus (ASN) in Tulungagung Regency Sarjana’s Thesis, Department of Management, Faculty of Economics, State University of Malang. Advisor: Lohana Juariyah, S.E., M.Sc Keywords: competency development, ASN professionalism, Education and training. This study aims to determine the intensity of ASN education and training participation in Tulungagung Regency and to know the supporting and inhibiting factors in developing ASN competence in Tulungagung Regency. This type of research uses a descriptive qualitative approach, by conducting research observations in eight Regional Government Organizations (OPD) of Tulungagung Regency to find out how the development of ASN competencies through education and training. Data collection techniques using (1) interview techniques with the head of the planning sub-section, the head of the ASN performance appraisal sub-division, the head of the functional education and technical training sub-division at BKD Tulungagung related to regulations on competency development through ASN education and training in Tulungaguang, (2) the documentation of the ASN Professionalism Index data in eight OPD’s which showed the participation of the ASN education and training (3) and obtained data in the form of a report on the amount of the funding budget by the BKD Tulungagung District Planning Department to conduct ASN education and training in 2018 and 2019. In this study, researchers checked The validity of the data by using source triangulation was done by comparing data from interviews with ASN in the field of planning from the eight OPDs and then compared with the contents of a related document that is data from the ASN professionalism index measurement results. Checking the validity of the second data is by method trainggulation, namely by checking the data to several data sources using the same method, namely interviews, the sources include: ASN planning department in eight OPDs, head of ASN performance appraisal sub-division in BKD and head of education sub-sector and functional technical training. Based on the results of the analysis of the data that has been done, it is known that: there are a total of 382 ASNs from eight OPDs that were the object of research but only 72 peoples or 18% had participated in education and training in 2018, there were supporting and inhibiting factors of the ASN concerned and from the bureaucratic system that caused ASN in the eight OPDs to not participate in education and training in 2018. Then from the research results, it was found that: (1) ASN education and training activities in Tulungagung as a whole are handled by the Regional Personnel Agency (BKD), thus making the process of education and training slow because OPD does not has the authority to conduct education and training on their own (2) not all OPD has special funds for training, of the eight OPDs that are the object of research, only Bappeda has special funds for conducting education and training technical, for education and training functional & sleadership of fixed budget funds from BKD (3) the Tulungagung district government does not have specific regulations regarding the development of ASN competencies, (4) ASNs that have not participated in training have their own reasons outside of bureaucratic reasons, some of these reasons are: age almost retired, not eligible to follow leadership training for structural officials graduating from senior high school, ASN women are busy taking care of their children and husbands, there is no interest from ASN because they already feel comfortable in their current positions, (5) in 2019, the Tulungagung district government has facilitated ASN Education and training, this is evidenced by the increase in the amount of the funding budget for ASN education and training up to five times from the total education and training budget in 2018. The advice given about the BKD policy in conducting education and training is that each OPD should be given the fund to conduct education and training on their own so that the costs are cheaper, by bringing in speakers in education and training it will reduce costs compared to having to send ASN education and training out of town . Each OPD should also have its own funds to conduct seminars / workshops in accordance with the main tasks and functions of ASN. This must be supported by the Regent of Tulungagung by issuing special regulations regarding the development of ASN competencies.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ekonomi (FE) > Jurusan Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 24 Jan 2020 04:29
Last Modified: 09 Sep 2020 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/97169

Actions (login required)

View Item View Item