Rafiqie, Musyaffa (2009) Impelemntasi kebijakan pendidikan di era otonomi daerah (studi multisitus pada tiga Dinas Pendidikan Kabupaten di kawasan tapal kuda) / Musyaffa Rafiqie. Doctoral thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Undang Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dapat dimaknai (1) Memberikan kewenangan pada daerah yang nyata luas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan prinsip demokrasi yakni dengan melibatkan peran serta masyarakat pada tingkat bawah namun dengan memperhatikan keanekaragaman politik ekonomi sosial dan budaya daerah. (2) Digunakan sebagai bahan pijakan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten. (3) Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten tidak lagi menganut sentralistik namun telah menganut sistim desentralisasi. (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan memperhatikan kebutuhan kepentingan dan tuntutan masyarakat di daerah. Dan (5) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mengelola mengatur dan mengurus pemerintahan di daerah memperhatikan idea gagasan dan aspirasi masyarakat yang dipimpimnya. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Tiga Kabupaten Kawasan Tapal Kuda akan menjawab dua fokus penelitian yakni (1) Implementasi Kebijakan Pendidikan pada Sosialisasi atau Komunikasi Kepatuhan dalam Pelaksanaan dan Penerapan Program Kegiatan dan (2) Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Mengelola Organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Pesantren Dinas Pendidikan Kabupaten Tape dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bromo. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dan penelitian dirancang dengan menggunakan multi-situs. Sumber data Pejabat Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten. Dalam kegiatan pengumpulan data terbagi atas tiga tahapan yakni (1) tahap persiapan (2) tahap pengumpulan data dan (3) tahap pencatatan data. Data yang terkumpul dianalisa dengan kegiatan (1) pengkoleksian data (2) penampilan data (3) reduksi data dan (4) kesimpulan dan verifikasi data. Pengecekan serta keabsahan data dilakukan dengan mengunakan derajat kepercayaan derajat keterlibatan derajat ketergantungan dan derajat kepastian. Temuan penelitian yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Tiga Kabupaten Kawasan Tapal Kuda menunjukkan gambaran yang nyata bahwa 1). Implementasi kebijakan pendidikan (1) Sebelum diluncurkannya program kegiatan hasil sebuah kebijakan dilaksanakan sosialisasi atau komunikasi melalui prensentasi pertemuan brefing rapat Dinas brosur dan dengar pendapat dengan melibatkan unsur Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Guru dan Pengurus yayasan. (2) Setiap pelaksanaan program kegiatan menggunakan Standar Operating Procedure (SOP) berupa Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah.(PP) Keputusan Menteri (Kepmen) Peraturan Daerah Perda) dan Surat Keputusan Bupati (SK). SOP merupakan petunjuk atau pedoman pelaksanaan program kegiatan dan merupakan control atas pelaksanaan program kegiatan. Dalam penetapan manajemen pelaksana kebijakan penekanannya pada koordinasi internal dan koordinasi eksternal yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Koordinasi internal dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Dinas Pendidikan dan koordinasi eksternal dilaksanakan oleh Kepala Dinas beserta Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten. Kegiatan koordinasi internal diawali dengan identifikasi dan pengecekan program kegiatan yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya Satuan Kerja (RASK) dan Daftar Anggaran Biaya Satuan Kerja (DASK). Unsure yang terlibat dalam pengecekan RASK dan DASK adalah Pejabat Dinas Pendidikan di masing-masing unit kerja. Kegiatan koordinasi eksternal diawali dari Perintah Bupati ke Sekretaris Daerah untuk melaksanakan koordinasi Instansi Pemerintah lainnya. Unsur Instansi Pemerintah yang terlibat adalah Departemen Agama Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Koperasi dan Perdagangan Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat. (3) Situs 1 dan situs 2 Pejabat pengambil kebijakan dan Pejabat pelaksana kebijakan tingkat pendidikan belum sesuai namun mempunyai kemampuan yang cukup memadai sedangkan di situs 3 Pejabat pengambil kebijakan dan Pejabat pelaksana kebijakan tingkat pendidikannya sudah sesuai. 2) Implementasi kebijakan pendidikan dalam mengelola organisasi temuannya adalah (1) Proses penyusunan dan pembuatan perencanaan diawali dengan rapat di sekolah lalu di unit kerja masing-masing selanjutnya rapat dinas dan kemudian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Unsure yang dilibatkan adalah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Guru Komite Sekolah dan Staf Dinas. Tenaga perencana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan jumlahnya cukup dan kemampuan atau keterampilannya cukup memadai. (2) Struktur Dinas Pendidikan Tiga Kabupaten Kawasan tapal Kuda dibentuk oleh Peraturan Daerah (Perda) di Pemerintah Daerah Kabupaten masing-masing dan strukturnya tergantung kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten masing-masing. Struktur Organisasinya berbentuk Organisasi Lini yang ditandai adanya hubungan tugas wewenang dan tanggungjawab satu arah. Hubungan satu arah dijadikan acuan untuk menentukan kedudukan jabatan dan bagian dalam organisasi. Adanya pembagian kerja yang jelas dan ada unsure pimpinan sebagai penanggungjawab. (3) Pembinaan atau bimbingan dilaksanakan oleh pejabat structural Dinas sesuai dengan tugas wewenang dan tanggungjawabnya. Pembinaan atau bimbingan dilaksanakan melalui rapat Dinas seminar lokakarya rapat di unit kerja dan pembinaan perseorangan. (4) Pengawasan dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan tugas wewenang dan tanggungjawabnya dengan menggunakan prinsip secara langsung dan tidak langsung serta dengan menggunakan langkah-langkah pokok pengawasan.
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) > Departemen Administrasi Pendidikan (AP) > S3 Manajemen Pendidikan |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 10 Aug 2009 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2009 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/63807 |
Actions (login required)
 |
View Item |