Humairoh, Fifit (2017) Implementasi kebijakan program wajib madrasah diniyah (studi multi kasus di MIS Darul Ulum II Rowogempol dan SDIT Bumi Darun Najah Kabupaten Pasuruan) / Fifit Humairoh. Masters thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Humairoh Fifit. 2017. Implementasi Kebijakan Program Wajib Madrasah Diniyah (Studi Multi Kasus di MIS Darul Ulum II Rowogempol dan SDIT Bumi Darun Najah Kabupaten Pasuruan). Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. M. Huda AY. M.Pd. (II) Dr. Mustiningsih M.Pd. Kata kunci implementasi kebijakan program wajib madrasah diniyah sekolah dasar. Pendidikan di Indonesia diselenggarakan pada berbagai jalur jenjang dan jenis pendidikan. Pada pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa terdapat tiga jalur pendidikan yakni pendidikan formal informal dan non formal. Program pendidikan Madrasah Diniyah termasuk dalam pendidikan non formal yang dikhususkan terhadap agama. Program pendidikan wajib madrasah diniyah ini dibuat dengan pertimbangan bahwa keilmuan umum dan agama harus seimbang sehingga diharapkan anak didik tidak hanya mumpuni di bidang keilmuan umum namun juga memiliki budi pekerti yang luhur mendalami agama dan memiliki kepedulian sosial serta memiliki karakter yang baik Berdasarkan konteks penelitian peneliti merumuskan fokus penelitian yang terdiri dari (1) implementasi kebijakan program wajib Madrasah Diniyah di MIS Darul Ulum II Rowogempol dan SDIT Bumi Darun Najah (2) faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan program wajib Madrasah Diniyah di MIS Darul Ulum II Rowogempol dan SDIT Bumi Darun Najah. Untuk menggambarkan kondisi fokus penenlitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua tahap analisis data yaitu analisis data tunggal dan analisis data lintas kasus. Analisis data tunggal dilaksanakan dengan melakukan reduksi data penyajian data serta penarikan kesimpulan sementara sedangkan analisis lintas kasus dilakukan dengan mengintegrasikan kedua temuan pada setiap masing-masing kasus. Hasil penelitian sebagai berikut (1) implementasi kebijakan program wajib Madrasah Diniyah ini terwujud dalam bentuk kebijakan sekolah yaitu Kebijakan program sekolah yang mengintegrasikan sistem pengajaran sekolah umum (sekolah dasar) dengan sistem pengajaran Islam yang memiliki tujuan yaitu (a) meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang terintegrasi antara Madrasah Ibtidaiyah dengan Madrasah Diniyah bagi anak usia sekolah (b) meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan (c) meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat Kecamatan Lekok pada umumnya dapat mengenyam pendidikan Dasar sekaligus pendidikan keagamaan (Madrasah Diniyah) dan (d) peserta didik mempunyai kecerdasan intelektual emosional yang diimbangi dengan spiritual melalui pendidikan agama yang kuat (2) faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya kebijakan tersebut yaitu (a) faktor komunikasi penyaluran informasi dalam kebijakan ini tersampaikan dengan baik jelas dan konsisten melalui sosialisasi program dan rapat koordinasi program (b) faktor sumber daya pada aspek ini sudah siap dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut hal ini terlihat bahwa tenaga pelaksana atau tenaga kependidikan merupakan guru yang sudah memiliki kualitas memadai dari tingkat pendidikan tinggi minimal S1 profesional kompetensi dibidangnya dan sumber daya non manusia pada aspek ini fasilitas saran prasarana masih kurang terpenuhi sehingga pemenuhan standar sarana dan prasarana menjadi prioritas utama sekolah (c) faktor disposisi pada aspek ini cukup baik. Semua elemen pemangku kepentingan pendidikan selaku pelaksana kebijakan selalu terlibat aktif meberikan dukungan dan komitmennya baik dalam hal financial pemikiran serta tenaga untuk mendukung implementasi kebijakan program tersebut dan (d) faktor struktur birokrasi pada aspek ini struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan program wajib madrasah diniyah sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. Struktur birokrasi tersebut sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu Dinas Pendidikan hingga ke level yang paling rendah yaitu tingkat sekolah. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya serta tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi menjadi seragam dan konsisten. Saran yang peneliti berikan yaitu (1) Kebijakan implementasi program wajib madrasah diniyah merupakan kegiatan yang positif dan perlu dilanjutkan karena kebijakan program wajib madrasah diniyah ini dapat meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan Dasar sekaligus pendidikan keagamaan (Madrasah Diniyah) (2) Perlu optimalisasi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program wajib madrasah diniyah ini terutama sumber daya non manusia dengan terus melakukan pembenahan dan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana secara optimal (3) Keterlibatan elemen-elemen seperti Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Komite sekolah masyarakat dan kepala sekolah serta guru terus ditingkatan dalam memonitor serta mengawasi supaya implementasi kebijakan program wajib madrasah diniyah ini terlaksana secara maksimal.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) > Departemen Administrasi Pendidikan (AP) > S2 Manajemen Pendidikan |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 03 Aug 2017 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2017 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/57639 |
Actions (login required)
 |
View Item |