Wijaya, Bramasta Yudha Wahyu (2016) Penggabungan pusat pemerintahan Karesidenan Pasuruan dan Malanmg tahun 1931-1941 serta relevansinya terhadap pembelajaran sejarah / Bramasta Yudha Wahyu Wijaya. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Wijaya Bramasta Yudha Wahyu. 2015. Penggabungan Pusat Pemerintahan Karesidenan Pasuruan Dan Malang Tahun 1931-1941 Serta Relevansinya Terhadap Pembelajaran Sejarah. Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing Dr. R. Reza Hudiyanto M. Hum. Kata Kunci Penggabungan Pemerintah Karesidenan Pasuruan-Malang Pada masa kolonial di Indonesia Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal membuat perubahan besar pada sektor birokrasi pemerintahan di Jawa. Daendels membagi wilayah Jawa ke dalam bentuk prefectur. Sejak pemerintahan Raffles prefektur telah berubah menjadi karesidenan. Salah satu karesidenan pertama kali dibentuk oleh pemerintah Kolonial pada tahun 1819 adalah Pasuruan. Pasuruan terdiri dari tiga kabupaten yaitu Bangil Malang dan Pasuruan itu sendiri. Pada paruh pertama abad kesembilan belas ibukota Karesidenan Pasuruan berlokasi di Pasuruan sebuah kota di pesisir utara Jawa bagian timur. Pada tahun 1928 kondisi ekonomi dan sosial telah berubah sejak Malang sebuah kota di pedalaman Jawa tumbuh menjadi kota besar. Hal itu membuat pemerintah kolonial memutuskan untuk membentuk Malang menjadi sebuah ibukota Karesidenan. Penelitian ini mencari jawaban atas masalah yaitu (1) latar belakang penggabungan Karesidenan dari pasuruan ke Malang. (2) kondisi Malang sejak memiliki status baru sebagai ibukota Karesidenan Malang. Untuk menjawab pertanyaan ini peneliti menggunakan metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari lima tahap pemilihan topik mencari informasi atau sumber verifikasi interpretasi dan menyajikan dalam bentuk tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penggabungan pusat pemerintahan Karesidenan dari Pasuruan ke Malang adalah hasil dari perubahan ekonomi dan sosial di Malang sejak 1 Juli 1928 Malang telah dibanjiri oleh perkembangan infrastruktur dan populasi krisis ekonomi yang melanda Hindia Belanda memaksa pemerintah untuk mengurangi anggaran negara dengan menggabungkan dua Karesidenan menjadi satu. (2) penggabungan wilayah karesidenan tersebut membuat Malang menjadi semakin ramai dengan perkembangan infrastruktur dan meningkatnya jumlah penduduk di Malang sebagai pusat pemerintahan Karesidenan sekaligus menjadi ibukota Karesidenan. Saran dalam penelitian selanjutnya sejarah birokrasi memainkan peran penting dalam memberikan solusi untuk konflik politik kontemporer setelah pelaksanaan keputusan otonomi daerah tahun 2004 untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yang bersih adil dan jujur.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Sejarah (SEJ) > S1 Pendidikan Sejarah |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 07 Jan 2016 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2016 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/55181 |
Actions (login required)
 |
View Item |