Yulianingtyas, Vidy (2015) Dampak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan Etnis Tionghoa di Kecamatan Banyuwangi (1967-2014) / Vidy Yulianingtyas. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Yulianingtyas Vidy.2015. PengaruhKebijakanPemerintahTerhadapKehidupanEtnisTionghoa di KecamatanBanyuwangi (1967-2014).Skripsi Program StudiPendidikanSejarah JurusanSejarah FakultasIlmuSosialUniversitasNegeri Malang. Pembimbing Dr. Ari Sapto M.Hum. Kata Kunci EtnisTionghoa Kebijakan Banyuwangi Padatahun 1967-2014 pemerintahmengeluarkankebijakan-kebijakanterhadapetnisTionghoa di Indonesia termasuk di KecamatanBanyuwangi.Padatahun 1967-1998 yaitupadamasaOrdeBarukebijakan yang dikeluarkanolehpemerintahmengarahkepadatindakandiskriminatifgunamenghilangkanidentitasTionghoa. Kebijakantersebutberdampakpadakesulitankehidupansosial-budayaetnisTionghoa di KecamatanBanyuwangi.Padatahun 1998-2014 setelahmasaOrdeBaruberakhirbergantidenganReformasi pemerintahmencabutsegalakebijakandiskriminasiterhadapetnisTionghoa.KehidupanetnisTionghoamenjadisetaradenganmasyarakatpribumi. Rumusanmasalahdalampenelitianiniadalah (1) BagaimanakebijakanpemerintahterhadapetnisTionghoa (2) BagaimanadampakkebijakanpemerintahterhadapkehidupanetnisTionghoa di KecamatanBanyuwangi 1967-2014. Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahmetodepenelitiansejarah yang meliputiheuristik kritik intern dankritikekstern interpretasidanhistoriografi. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa (1) padamasaOrdeBarupemerintahmengeluarkankebijakan-kebijakanuntuketnisTionghoa demi terselenggaranya program asimilasi misalnyakebijakan No. 14 Tahun 1967. Isi darikebijakantersebutmengenaipelaranganadat-istiadat kebudayaandan agama Tionghoa. Kebijakan yang dikeluarkanpadamasaOrdeBarutidakmemihaketnisTionghoa.PadamasaReformasi pemerintahmengeluarkankebijakan yang bersifatpositif sepertitidakmemberlakukannyakebijakan No. 14 Tahun 1967 yang dikeluarkanolehpemerintahOrdeBarukepadaetnisTionghoa. PemerintahmulaimemperhatikankeberadaanetnisTionghoadanmemberikanhakdankewajiban yang samaantaraetnisTionghoadanPribumi (2) Dampakkebijakan yang dikeluarkanpadamasaOrdeBarumembuatetnisTionghoa di KecamatanBanyuwangi tidakdapatmerayakanhariImlek adanyapergantiannama tidakdiakuinya agama Khonghucudantidakdiperbolehkanmenampilkankebudayanmereka. Tahun 1998-2014 yaitumasaReformasi pemerintahtelahmencabutkebijakanpadamasapemerintahanOrdeBaru yang dirasamerugikanetnisTionghoa.KehidupanetnisTionghoaKecamatanBanyuwangimenjadilebihbaik merekatelahmendapatkanhak-haknyakembaliseperti dapatmerayakanharirayaImlekdanberkurangnyatindakandiskriminatif. PenelitianinimenyimpulkanbahwakehidupanetnisTionghoamengalamiperubahankebijakan yang bersifatdiskriminatifpadamasaOrdeBarudanbersifatdemokratispadamasaReformasi. Berdasarkanpenelitianinidisarankanuntukpenelitianlebihlanjutdalamdampakkebijakan yang telahdiberikanpemerintahdalamkehidupanmasyarakatTionghoa terutamamasyarakat di tingkatKabupatenBanyuwangi yang sifatnyalebihluas agar pemahamanmengenaidampakdalamkebijakanmasyarakatTionghoa di setiapdaerahdapatterpenuhi.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Sejarah (SEJ) > S1 Pendidikan Sejarah |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 03 Jul 2015 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2015 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/55145 |
Actions (login required)
 |
View Item |