Yulianti, Efa Sri (2012) Sengketa tanah antara pihak Perhutani dengan warga masyarakat Desa Tanggaran Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek tahun 2006-2010 / Efa Sri Yulianti. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata kunci Sengketa Tanah Penyelesaian Perhutani Dalam masyarakat agraris tanah mempunyai arti yang sangat penting baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai penentu tinggi rendahnya status sosial dalam masyarakat. Dengan semakin banyaknya manfaat tanah bagi kehidupan manusia akan menimbulkan sebuah konflik yang berkepanjangan. Demikian halnya dengan sengketa tanah antara Perhutani dengan Masyarakat Desa Tanggaran di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui sejarah sengketa tanah antara pihak Perhutani dengan warga masyarakat Desa Tanggaran Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek tahun 2006-2010. (2) untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah antara pihak Perhutani dengan warga masyarakat Desa Tanggaran Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek tahun 2006- 2010. (3) untuk mengetahui nilai pendidikan peristiwa sengketa tanah antara pihak Perhutani dengan warga masyarakat Desa Tanggaran Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek tahun 2006-2010. Metode penelitian yang yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah melalui pendekatan sejarah sosial dengan bentuk deskriptif naratif yang meliputi beberapa tahap yaitu pemilihan topik heuristik (pengumpulan sumber) verifikasi (kritik sejarah keabsahan sumber) interpretasi (analisis dan sintesis) dan historiografi (penulisan). Berdasarkan hasil penelitian saya adalah sebagai berikut (1) Latar belakang terjadinya sengketa tanah antara Perhutani dengan masyarakat ini adalah berawal dari sejarah penguasaan tanah pada jaman Belanda. Pada jaman Belanda tersebut tanah Mbah Pacar yang terletak di Dusun Ngremang Desa Tanggaran dikelola oleh tuan JJ.Giltaij dengan ditanami pohon kopi dan kina. Pada tahun 1883 JJ. Giltaij menjual hasilnya ke pelabuhan Malaka namun naas kapal yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di selat Sunda akibat meletusnya gunung Krakatau dan oleh masyarakat disebut dengan geleduk Banten. Sepeninggalnya tanah tersebut dikelola oleh penduduk asli Desa Tanggaran yang bernama Sonomenggolo dan Joyonadi. Penggarapan tanah tersebut terus berlangsung dengan dikelola oleh keturunan Sonomenggolo dan Joyonadi itu sampai tahun 1938. Pada tahun 1965-1966 munculnya organisasi PKI tanah tersebut ditinggal oleh masyarakat karena Bupati Trenggalek Bapak Supomo dikabarkan tersangkut organisasi itu. Semenjak tahun 1967 tanah tersebut baru digarap kembali oleh masyarakat. Namun pada tahun 1972 diterbitkan Berita Acara Tata Batas yang menyatakan kawasan hutan di Blok Mbak Pacar merupakan kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani sehingga pada tahun itu lahan Mbak Pacar dikuasai oleh Perhutani hingga tahun 2001. Pada tahun 2002 terjadi penjarahan oleh masyarakat setempat. Kemudian pada tahun 2003 pihak Perhutani mulai mengingatkan warga tetapi tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya tahun 2004-2005 masyarakat Desa Tanggaran mengajukan permohonan ke Kepala Desa untuk diuruskan bagaimana tata cara membayar pajak. Hingga akhirnya ii tahun 2006 terbitlah SPPT lantaran terbitnya SPPT inilah awal penyebab terjadinya sengketa tanah dan menjadi masuk dalam Pengadilan Negeri Trenggalek. (2) Cara penyelesaian konflik ini melalui jalur hukum. Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian konflik ini lebih banyak datang dari warga yang selalu melakukan perlawanan terhadap Perhutani. Fenomena ini dianalisis dengan menggunakan teori moral ekonomi petani James C. Scoot teori Dahrendorf yang menyatakan adanya konflik secara struktural antara kelompok semu dan kelompok kepentingan dan teori fungsi konflik Lewis A. Coser yang menyatakan pertama adanya konflik konflik realistis yakni adanya rasa kekecewaan antara masyarakat dengan pihak Perhutani. Kedua munculnya lembaga katup penyelamat sehingga konflik dapat diminimalisir. Ketiga konflik dapat meningkatkan kohesi internal dimana kapasitas masyarakat dalam usaha menyelesaikan konflik meningkat dan terkendali sesuai proses hukum. (3) Nilai-nilai pendidikan dari peristiwa sengketa tanah antara pihak Perhutani dengan warga masyarakat Desa Tanggaran lebih pada nilai pendidikan karakter yang meliputi nilai toleransi nilai sportifitas menghadapi persaingan nilai cinta tanah air nilai kebangsaan dan bermusyawarah. Serta sesuai untuk penerapan kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial bagi tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan temuan data di atas maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu (1) Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus tanggap terhadap isu yang ada terutama yang akan menghasilkan konflik di dalam masyarakat. (2) Masyarakat Desa Tanggaran harus bersikap toleransi terhadap pihak lawan (pihak Perhutani) sehingga dapat tercipta kerukunan bersama. (3) Perum Perhutani harus dapat menerima para warga Desa Tanggaran agar tidak membatasi ruang gerak para warga untuk melakukan usaha di wilayah hutan. (4) Dunia pendidikan di Trenggalek harus mengarahkan dan memberikan ajaran bahwa konflik di Desa Tanggaran merupakan pembelajaran agar membentuk peserta didik lebih bisa menghargai konflik sebagai suatu bagian dari sejarah masyarakat Trenggalek. (5) Penelitian selanjutnya bila mengkaji tentang sengketa tanah di Desa Tanggaran dapat melihat pada segi historisnya dan pengaruhnya terhadap struktur kehidupan masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Sejarah (SEJ) > S1 Pendidikan Sejarah |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 26 Jul 2012 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2012 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/54593 |
Actions (login required)
 |
View Item |