Arfiani, Likha (2009) Kebijakan politik Mohammad Hatta 1948-1950 / Likha Arfiani. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Memasuki tahun 1948 kondisi Indonesia terpuruk baik dalam bidang politik ekonomi dan sosial. Jatuh bangunnya Kabinet Sjahrir dan Amir lebih banyak diakibatkan oleh oposisi diluar parlemen membuat Presiden Soekarno mencari figur pemimpin yang kuat untuk menyelamatkan bangsa. Hatta dipandang memiliki kedudukan yang kuat baik ke luar dalam bidang diplomasi maupun ke dalam untuk menyatukan berbagai pertikaian partai politik. Kebijakan Hatta terbukti mampu menyatukan partai-partai politik sehingga Kabinet Hatta merupakan kabinet yang tidak dapat dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan diluar parlemen meskipun kabinet ini mendapat oposisi yang hebat dari Sayap Kiri. Latar belakang pemikirannya sebagai seorang sosialis demokrat memberi andil besar dalam setiap pertimbangan kebijakan yang diambil Hatta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana latar belakang pemikiran politik Mohammad Hatta. (2) Bagaimana kebijakan politik Mohammad Hatta 1948-1950. (3) Bagaimana dampak kebijakan politik Mohammad Hatta 1948-1950. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan latar belakang pemikiran politik Mohammad Hatta. (2) Untuk menjelaskan kebijakan politik Mohammad Hatta 1948-1950. (3) Untuk menjelaskan dampak kebijakan politik Mohammad Hatta 1948-1950. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Adapun langkah-langkah dari penelitian ini meliputi pemilihan topik heuristik kritik interpretasi dan historiografi. Sumber data dalam penelitian kebijakan politik Mohammad Hatta 1948-1950 adalah sumber tertulis berupa data-data arsip koran yang diterbitkan pada kurun waktu 1948-1950 dan buku-buku karangan Mohammad Hatta sebagai sumber primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan tulisan yang relevan dengan permasalahan di atas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang pemikiran politik Hatta memberi pengaruh yang cukup besar dalam setiap pengambilan kebijakan politiknya. Hatta dalam menentukan kebijakan politiknya juga memperhatikan kondisi intern dan ekstern Indonesia sehingga kebijakan politik Hatta merupakan usaha untuk memperkuat Indonesia baik ke dalam maupun ke luar. Kebijakan ini terlihat dari tiga masalah penting yaitu diplomasi rasionalisasi dan pembangunan. Pada masa pemerintahannya Hatta berusaha untuk berdiri di atas semua golongan tetapi Kabinet Hatta mendapat oposisi yang hebat dari Sayap Kiri yang tidak menyetujui kabinet presidensil dan kebijakan-kebijakan Kabinet Hatta. Namun Kabinet Hatta menunjukkan diri sebagai kabinet yang cukup kuat terbukti Kabinet Hatta tidak dapat dijatuhkan oleh kekuatan oposisi yang digalang Sayap Kiri dengan Pemberontakan Madiun 1948 sebagai puncaknya. Kuatnya Kabinet Hatta tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Hatta merangkul Masyumi dan PNI sebagai partai besar saat itu Hatta juga berhasil merangkul partai Kristen Katolik dan militer kelompok Nasution sebagai penyokong kekuatan kabinetnya. Kebijakan Kabinet Hatta tidak semuanya dapat terlaksana dengan baik karena kondisi politik yang tidak stabil di dalam negeri akibat Pemberontakan Madiun 1948 dan Agresi Militer Belanda II (AMB II). Tetapi Hatta berhasil menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda dan menghasilkan Piagam Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan bagi Indonesia melalui persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dapat dikatakan sebagai karya monumental Hatta dalam bidang diplomasi. Pada kebijakan rasionalisasi Hatta telah meletakkan dasar-dasar untuk mengefektifkan susunan dan administrasi negara dan Angkatan Perang meskipun usaha ini sedikit terhalang dengan terjadinya Pemberontakan Madiun 1948. Kebijakan pembangunan Hatta telah berhasil meletakkan dasar-dasar bagi program transmigrasi penyempurnaan pengairan dan pembukaan lahan-lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan. Tetapi kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil karena harga kebutuhan pokok dan inflasi masih tinggi. Pada bidang pendidikan Hatta berhasil mengupayakan pemberantasan buta huruf dan pembangunan sekolah-sekolah keterampilan untuk para pemuda yang pulang dari front. Setelah Hatta tidak lagi menjadi Perdana Menteri kiprah Hatta dalam panggung politik lebih banyak dilakukan dibalik layar. Hatta lebih banyak memberi masukan pada para pemimpin-pemimpin partai politik dalam mengambil kebijakan hingga akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden. Pada penelitian selanjutnya dapat mengulas bagaimana kebijakan politik Hatta dari sudut pandang lain seperti ekonomi untuk semakin dapat melengkapi data-data perkembangan pembangunan pada tahun 1948-1950. Penelitian lain yang juga dapat diangkat adalah kebijakan politik Hatta pada masa demokrasi parlementer (1950-1957) sampai pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Sejarah (SEJ) > S1 Pendidikan Sejarah |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 30 Jun 2009 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2009 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/54444 |
Actions (login required)
 |
View Item |
