Nadia (2010) Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta bidang musik di Indonesia dalam mengahadapi teknologi motion pictures expert group audio layer III (MP3) / Nadia Amalia. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata Kunci Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Bidang Musik Teknologi Motion Pictures Expert Group AudioLayer III (MP3). Dibidang Hak cipta pengaturan dan perlindungannya telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dan ditambah serta disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta yang merupakan pengganti dari Auteurswet 1912 sebagimana termuat dalam Staastblad Tahun 1912 Nomor 600 tentang hak cipta. Undang-Undang tersebut selain menyempurnakan beberapa ketentuan yang dirasakan kurang memberi perlindungan bagi pencipta juga mengadakan penambahan dan penyesuaian seperlunya dengan persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) sebagai bagian dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/ Word Trade Organitation (WTO). Kemudian Undang-Undang Hak Cipta 1982 ini secara total diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah mulai berlaku pada 29 Juli 2003. Aktifitas pertukaran file Motion Pictures Expert Group AudioLayer III (MP3) ini jelas merugikan hak ekonomi para pencipta musik belum lagi aktifitas pertukaran konvensional yang nyata dapat kita lihat sehari-hari. Upaya dalam memperbaiki keadaan tersebut adalah dengan menyebarluaskan pemahaman yang sebenarnya mengenai arti fungsi dan peranan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta bidang musik di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita semua tidak cukup hanya mengandalkan dengan cara mengundangkan suatu peraturan perundang-undangan dengan menempatkannya dalam Lembaga Negara agar setiap orang dianggap mengetahui perundang-undangan tersebut. Perlu adanya usaha yang sungguhsungguh untuk menyebarluaskan materi perundang-undangan tersebut kepada masyarakat termasuk kepada aparat penegak hukumnya agar semua memahami dan menyadari secara benar perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta di Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan metode kajian yuridis normatif yaitu penelitian ini menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Yang berfokus pada peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta bidang musik di indonesia dalam menghadapi teknologi Motion Pictures Expert Group AudioLayer III (MP3). Hasil dari penelitian ini (1) Problematika Hak Cipta di Indonesia muncul karena budaya masyarakat tradisional di indonesia tidak mengenal hak cipta. Nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia tidak mengenal pemilik individu terhadap suatu karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan sastra dan seni. Pada intinya tiru-meniru dalam kehidupan seni masyarakat tradisional tidak pernah dirisaukan dan dipermasalahkan. Sedangkan negaranegara maju mengusung filsafat individualisme dan kapitalisme yang kemudian mewujud dalam gagasan melindungi hak-hak milik individual khususnya perlindungan terhadap property baik intellectual property maupun modal (capital). Inilah prolematika hak cipta di Indonesia yang kemudian menjadi pertemuan interaksi yang tentu saja polanya sangat ii ditentukan oleh latar belakang budaya masing-masing pihak yang berinteraksi (2) Tindakan para pemilik file MP3 yang saling bertukar file Motion Pictures Expert Group AudioLayer III (MP3) termasuk dalam doktrin fair use di dalam perundang-undangan tentang hak cipta. Namun terhadap progam komputer khususnya Motion Pictures Expert Group Audio Layer III (MP3) pengecualian yang diperbolehkan hanya pembuatan salinan oleh pemegang lisensi penggunaan sebagai cadangan bila terjadi kerusakan saja. sedangkan bagi kepentingan pendidikan penelitian atau non komersial lainnya Undang-Undang Hak Cipta Indonesia belum mengaturnya. Dalam beberapa pasal Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur tentang penggunaan dan perlindungan progam komputer untuk kepentingan pendidikan atau non komersial dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta belum diatur secara tegas atau terjadi kekosongan hukum dibidang ini. Hal ini memungkinkan di laksanakan dalam suatu mekanisme penerapan fair use terhadap karya cipta progam komputer khususnya Motion Pictures Expert Group Audio Layer III (MP3) (3) Tindakan para pemilik file Motion Pictures Expert Group AudioLayer III (MP3) yang saling bertukar file MP3 termasuk dalam doktrin fair use di dalam perundang-undangan tentang hak cipta. Namun terhadap progam komputer khususnya Motion Pictures Expert Group Audio Layer III (MP3) pengecualian yang diperbolehkan hanya pembuatan salinan oleh pemegang lisensi penggunaan sebagai cadangan bila terjadi kerusakan saja. sedangkan bagi kepentingan pendidikan penelitian atau non komersial lainnya Undang-Undang Hak Cipta Indonesia belum mengaturnya. Dalam beberapa pasal Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur tentang penggunaan dan perlindungan progam komputer untuk kepentingan pendidikan atau non komersial dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta belum diatur secara tegas atau terjadi kekosongan hukum dibidang ini. Hal ini memungkinkan di laksanakan dalam suatu mekanisme penerapan fair use terhadap karya cipta progam komputer khususnya Motion Pictures Expert Group Audio Layer III (MP3). Saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan hasil dari peneiltian adalah sebagai berikut (1) Perlu diadakan sosialisasi tentang pentingnya hak cipta pada semua masyarakat sampai ke daerah-daerah khususnya pada masyarakat selebritis seniman dan budayawan agar menghayati norama-norma yang berlaku di masyarakat supaya tidak menjadi korban oleh pelanggar hak cipta yang tidak bertanggung jawab sehingga memberi pengetahuan lebih tentang pentingnya suatu ciptaan atau hasil karya (2) Adanya perbaikan dalam Undang- Undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta yang masih banyak kelemahan di tiap ayatnya agar lebih terfokus tentang ciptaan yang semakin hari semakin banyak dan berkembang (3) Agar aparat hukum dapat berperan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta. Menjalankan sebagaimana mestinya sehingga kasus-kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia dapat dengan mudah dan cepat terselesaikan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 21 Oct 2010 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2010 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/52645 |
Actions (login required)
 |
View Item |