Nathalia Aristina (2010) Keterwakilan Dan Peran Perempuan Di DPRD Kota Malang Pada Era Orde Baru Dan Reformasi oleh Nathalia Aristina Dewi. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Realitas partisipasi politik peremprxn sejak dahulu kurang representatif baik dalamj umlah maupunp erannya Dalam jabatan-jabatanp olitik di lndonesia masih sangat memprihatinkan begitu juga di Kota Malang. Keterwakilan perempuand alam politik masih sangatr endah. Secaran asionalj unlah pemilih p rempu n dalam PEMILU sangat besar tetapi jurntah yang besar itu tidak berbanding sejajar dengan perwakilan yang ada dalam parlemen yang hanya 6 6%. Begiu pula dengan peran perempuan yang belum bisa mewakili aspirasi kaumnya Dengan mengetahui latarbelakang penelitian ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterwakilan dan peran perempuan di DPRD Kota Malang pada masa Orde Baru dan Reformasi serta faktor pendukung dan penghambadt ari keterwakilan dan p ran perempuani tu sendiri pada masa Orde Baru dan Reformasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saranau ntuk menggali dan memberikani nformasi untuk lebih mengembangkan pengetahuasne rtaw awasanb erpikir perempuana gar lebih termotivasi untuk ikut berpartisipasdi alam politik. Sehinggap erempuanb isa lebih sadaru ntuk maju dan agar tidak tertinggal dengan kaum laki-laki. Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Malang pada masa Orde Barq pada 3 (tiga)p eriodey aitu 1987-1992 1992-1997d a n 1997-2002d an Reformaspi ada periode 1999-2004. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatil yang merupakan suatu bentuk rancangan penelitian yang membuat gambarante ntangs uatuk eadaan( situasi atau fenomena)y ang ada secarao bjektif dan berusaha mengumpulkan data yang faktual. Analisis hasil penelitian yang dipakai adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif sebagai analisis utamas edangkanu ntuk datay ang memiliki karakteristikt ertentud igunakant eknis analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan per mpuan di DPRD Kota Malang pada masa Orde Baru dan Reformasi kurang repr sentatif yakni hanya 8 8%. Padahal jumlah pemilih perempuan di Kota Malang sangat besar dibandingkan dengan jumlah pemilih yang laki-laki. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Malang tidak seimbangd enganju mlah perempuany ang memberikan suara dalam setiap PEMILU di Kota Malang. Begitu pula dengan peran perempuan di Kota Malang yang ada pada masa Orde Baru lebih banyak yang duduk didalam komisi dan menjabat sebagai ketua komisi wakil komisi seketaris dan anggotak omisi. Padam asaR eformasip eranp erempuanm engalami peningkatan k arenap eranp rempuanp ada masaR efomrasip eriode tahun 1999- 2004 salah satu dari perempuan berperan sebagai ketua DPRD Kota Malang. Peran perempuan di DPRD Kota Malang lebih banyak duduk didalam komisi yang lebih banyak membidangi masalah Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) sedangkakno misi yang lainnyaj umlah anggotap erempuanm asih sangats edikit. Keterwakilan dan peran perempuan di DPRD Kota Malang Keterwakilan dan peftn perempuanD PRD Kota Malang pada masaO rde Baru dan Reformasit idak tedepasa danyad ukungand ari berbagaip ihak. Hal ini bisa dilihat dari persentase partai polttik peda masa Orde Baru dan Reformasi yang berhasil menempatkan kaun perempuand i DPRD Kota Malang. Dukunganu ntuk ikut sertad alam politik di DPRD Kota Malang berupa kepercayaan partai politik untuk menempatkan perempuan sebagai wakil rakyat. Dengan mengikutsertakan kaum perempuan untuk menjadi anggota dari partai politik merupakan salah satu bentuk dukungan dari keterwakilan darr peran perempuan dalam dunia politik. Dukungan yang berupa kepercayaan dari partai politik untuk menempatkan kaum perempuan dalarn lembaga legislatif Kota Malang juga tidak terlepas dari tidak adanya hambaan pihak keluarga. Karena keluarga adalah salah satu faktor yang berperan positif dalam altivitas politik perempuan di DPRD Kota Malang pada rnasa Orde Baru dan Reformasi. Hambatan keterwakilan dan peran perempuan di DPRD Kota Malang pada masa Orde Baru dan Reformasi pada umumnya menyebutkan bahwa hambatan hanya bersifat teknis saja. Maksudnya hambatan yang beersifat teknis itu bisa berasal dari keluarga dan masyarakat. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwad alam melaksanakanfi urgsinya sebagaiw akil rakyat perempuan t idak ada hambatan yang bersifat prinsipiil yang menghalangi para kaum perempuan ini untuk aktif didalam DPRD Kota Malang. Karena masyarakat kita sudah sadar akana danyak esetaraang ender. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan agar meningkatkan kualitasp erunp olitik perempuand an partisipasip eranp erempuand alam dunia politik melalui partai politik dan harus ada afirmatif action artinya harus ada kuota yang mengharuskan peremprum dilibatkan dalam aktivitas politik baik di partai politik maupun pemerintahan. Kuota bukan hanya menyangkut tentang keterwakilan (umlah) dalam politik tetapi juga harus juga secara kapabilitas kredibilitas dan akseptabilitas perempuan untuk ikut didalam aktivitas politik. Hal ini penting agar perempuan tidak semakin tersisihkan dari kaum laki-laki dalam peran dan partisipasi politik sebagai warga negara yang memiliki harkat dan martabat bangsa yang tinggi serta sebagai warga negara yang sadar akan hak dank ewajiban ialamp artisipaspi olitik.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 17 Jul 2010 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2010 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/52606 |
Actions (login required)
 |
View Item |