Yohanes Setyo Agung (2010) Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam melaksanakan pembangunan dengan menggunakan dana PNPM Mandiri di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang / Yohanes Setyo Agung Pamungkas. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Pamungkas Yohanes Setyo Agung 2009 Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Melaksanakan Pembangunan Dengan Menggunakan Dana PNPM Mandiri Di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Sukowiyono SH. MH (II) Drs. Ktut Diara Astawa SH. MSi Kata kunci pemberdayaan pembangunan peran LPMK Pembangunan di tingkat kelurahan memang perlu didukung oleh adanya peran serta masyarakat secara nyata karena hanya dengan dukungan masyarakat itulah pembangunan di wilayah Kelurahan dimungkinkan dapat berjalan secara lebih efektif. Keberhasilan pembangunan di tingkat Kelurahan dapat terwujud apabila pembangunan dilaksanakan berdasarkan pencapaian kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap objek pembangunan. Salah satu lembaga yang dapat menampung aspirasi masyarakat tingkat kelurahan adalah LPMK. Dimana LPMK sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perda Kota Malang No. 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Di Kota Malang mempunyai tugas a) menyusun rencana pmbangunan yang partisipatif b) menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat c) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang kegiatan yang dilakukan LPMK dalam pelaksanaan Pembangunan dengan menggunakan dana PNPM Mandiri di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang hambatan-hambatan LPMK dalam pelaksanaan Pembangunan dengan menggunakan dana PNPM Mandiri di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan upaya LPMK dalam mengatasi hambatan pelaksanaan Pembangunan dengan menggunakan dana PNPM Mandiri di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Hasil penelitian menyatakan 1. PNPM mandiri yang dilaksanakan di Kelurahan Mojolangu terdapat dua jenis program yaitu program fisik dan pemberian dana bergulir. Pada tahun 2007 dilaksanakan 2 tahap pelaksanaan yaitu tahap fisik berupa pembangunan fasilitas / sarana prasana umum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Dan perencanaan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur penanganan PNPM Mandiri di setiap kelurahan dimana dalam perencanaannya telah melalui beberapa tahap perencanaan yaitu penjaringan aspirasi musyawarah pengembangan kelurahan di kelurahan Mojolangu melalui rembug desa dan persetujuan proposal yang diajukan oleh tiap RW di wilayah kelurahan Mojolangu. Adapun pelaksanaan program fisik oleh PNPM Mandiri yang dilaksanakan di Kelurahan Mojolangu adalah sebagai berikut 1. Pembangunan Saluran Air untuk Pencegahan Banjir RW 2 RW 4 RW 6 dan RW 14 2. Pengerasan Jalan Kampung/ Pavingisasi RW 5 RW 17 RW 18 4.Pembuatan Keranda RW 7 RW 14 dan 5. Pembangunan Belik Pitu RW. 6. Evaluasi program sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat BKM diperiksa oleh auditor independen dan melakukan laporan pertanggungjawaban dalam forum rembug warga masyarakat yang diadakan pada setiap tahun. Dana yang dianggarkan oleh PNPM Mandiri pemerintah pusat memberikan stimulan alokasi dana bantuan sebesar Rp. 250 juta. Dan laporan evaluasi auditor telah dikirimkan ke pusat. Dari hasil penelitian dapat dilihat kegiatan LPMK dengan lembaga lain dalam fase pertanggungjawaban. Kegiatan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat BKM diperiksa oleh auditor independen dan melakukan laporan pertanggungjawaban dalam forum rembug warga masyarakat yang diadakan pada setiap tahun. Hambatan LPMK Kelurahan Mojolangu dalam fase perencanaan adalah banyaknya proposal pengajuan proyek yang tidak disertai dengan data yang akurat. Sehingga apabila proposal tersebut telah masuk di Musrenbangkel maka harus dilakukan pengecekan ulang yang membutuhkan waktu dan pengerjaan yang tidak sedikit. Sehingga diharapkan pada proposal yang diajukan di tingkat RT maupun RW agar dalam pembuatannya dilengkapi dengan data dan fakta yang akurat sehingga apabila proposal tersebut sudah di musyawarahkan di tingkat Kelurahan dapat dilakukan proses lebih lanjut. Sedangkan hambatan LPMK Kelurahan Mojolangu dalam pelaksanaan pembangunan melalui program PNPM Mandiri adalah dalam pelaksanaan penyaluran PNPM Mandiri di wilayah Kelurahan Mojolangu antara lain antrian usulan yang menumpuk kadang sulit terpenuhi karena tidak sesuai dengan besarnya dana yang telah disediakan. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh LPMK Kelurahan Mojolangu adalah mengintensifkan komunikasi antara pihak pengurus RT dan RW sebagai penjaringan aspirasi masyarakat dengan birokrasi Kelurahan sebagai pelaksana pemerintahan. Dengan komunikasi yang intens dapat mengurangi dan meminimalisir perbedaan serta menemukan program yang cocok bagi masyarakat melalui (Musrenbangkel) Musyawah Rencana Pembangunan Tingkat Kelurahan Mojolangu melalui pelaksanaan program PNPM Mandiri.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 23 Mar 2010 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2010 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/52561 |
Actions (login required)
 |
View Item |