Penggunaan hak interpelasi sebagai langkah optimalisasi fungsi DPR <BR>oleh Didik Prasetyo

Prasetyo, Didik (2002) Penggunaan hak interpelasi sebagai langkah optimalisasi fungsi DPR <BR>oleh Didik Prasetyo. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Prasetyo, Didik.2002. Penggunaan Hak Interpelasi Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi DPR. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaftuln FIP UniversitasN egeriM alang.P embimbing(:I ) Drs. H. CahyotoM, .Pd., (Il) Drs. Nur WahyuRochmadiM, .Pd. Kata Kunci: Hak InterpelasiO, ptimalisasiF, ungsiD PR. DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai kedudukan sejajar dengan lembagae ksekutif.K edudukanD PR kuat sertat idak dapatd ibubarkano lehp residen. DPR sebagail embagal egislatif mempunyaif ungsi pengawasante rhadapja lannya pemerintahanF. ungsi pengawasand iperlukan dalam rangka check and balance (keseimbangan)s erta untuk mencegaht erjadi penyalahgunaank ekuasaan.F ungsi pengawasadni laksanakabne rdasarkaTn ap MPR No.IIVMPW1973y angm enyatakan jika DPR menganggapp resident elah sungguh-sunggumh elanggarh aluan negara, DPR dapat mengundang MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa meminta pertang gungaj wabanp residen. Upaya pemberdayaanD PR agar lebih mandiri dari pengaruhk ekuasaan eksekutif diawali pada era reformasi. PemberdayaanD PR dapat dilahat dari penggunaanh ak maupun fungsi DPR. Upaya DPR terlihat denganp enggunaanh ak interpelasiy ang merupakanb agian fun3si pengawasanH. ak interpelasib erkaitan denganp emberhentiaLna ksamanaS ukardid an YusufKalla dari KabinetP ersatuan Nasional. Pada penulisan skripsi ini menyangkut permasalahana ntara lain: l) Pengertianh ak interpelasi;2 ) Tata cara penggunaanh ak interpelasi;3 ) Faktor penyebabp engunaanh ak interpelasi;4 ) Penggunaanh ak interpelasid alam upaya mengoptimalkafnu ngsiD PR. Pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilahrkan dengan metode studi pustaka.D ata kajia.ny ang sesuaid enganp enulisank ajian diperolehd ari jumal, majalah dan koran. Anilisis dilkukan untuk mengevaluasdi ata agar relevan dengan teori keilmuan. Adapaunp crtanyaaDn PRk cpadap rcsidenm encokupsn tar8l0 in: l) prcsidcn tidak konsistent erhadapa lasanp emberhentiamn enteri;2 ) penjelasans ecarad etail tuduhant erhadapk eduam enteri; 3) presidenh arusm enyebutkann amai nforman yang memberi informasi; 4) Klarifikasi pengangkatanR ozy Munir; 5) pemberhentian menteri harus konsultasi terlebih dahulu kepada pimpinan partai. Padap elaksanaahna k interpelas2i 0 Juli 2000t idak adah asil yangm aksimal atau tidak ada titik temu antara presiden dengan DPR. Jawaban presiden tidak menyentuhs ubstanspi ertanyaanD PR. Presidenl ebih banyakm empersoalkadna sar hukum hak interpelasyi ang tidak terdapatd alam konstitusi.P residen menegaskan mempunyai hak prerogatif sehingga tidak perlu memberi penjelasan tentang pemberhentiamn enteri. Jawaban presiden mengundang kekecewaan atau rasa tidak puas anggota DPR. Mayoritas anggota DPR yang tidak puas mengusulkan penggunaan hak inenyampaikan pendapat. Hak menyampaikan pendapat merupakan kelanlutan dari hak interpelasi. Penggunaan hak interpelasi telah mendorong penggunaan hak angket (hak mengadakan penyelidikan) yang juga merupakan fungsi pengawasan DPR Hak angket untuk meyelidiki kasus Bzlogate (penyimpangan dana Bulog) serta kasus Bruneigate( penyimpangand anab antuanS ultanB runei). Hasil kerja PanitiaK husus (Pansus) yang dibentuk DPR, menyimpulkan keterlibatan presiden Hal int mendorongD PR mengeluarkanM emorandumd anb erulungp adap elaksanaaSn idang lstimewa MPR. Pada pembahasans knpsi ini ciapatd ikemukakank esimpulana ntaral ain: l) hak interpelasim erupakanh ak meminta keterangank epadap residen;2 ) Pengajuan hak interpelasih arus diajukan sekurang-kurangnysae puluh anggota DPR kepada Badan Musywarah. Usulan interpelasi dibahas dan diputuskan Rapat Panpurna DPR, 3) Faktor penyebabp engunaanh ak interpelasi berawal dari inJ

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 21 Mar 2002 04:29
Last Modified: 09 Sep 2002 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/52439

Actions (login required)

View Item View Item