Susanti, Sulis Komariyah (2000) Pembatasan hak terhadap eks anggota Partai Komunis Indonesia dan keturunannya ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia <BR>oleh Sulis Komariyah Susanti. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Pada masa Orde Baru banyak kebilakan-kebijakan dalam bentuk peraturan perundangayna ng bertendensia nti komunis. PKI sering diladikan sebagaik ambing hitam untuk kepentingan Orde Baru dengan cara main tuduh PKI bila ada golongan yang mencoba mengkritisi kebrlakan pemerintah Orde Baru saat itu Selama KepemimpinanP residenS oeharto h ak-hak warga negaras angatd ibatasi misalnya haku ntukb erpendapadt an membenkan sarana tau kritikan terhadapp emerintah justru kepada golongan yang vokal ini dianggap sebagai musuh negara. Akibatnya kehidupand emokrasim enjadi tersumbat.P enelitian ini bertujuan untuk mengetahui polap embatasanh ak khususnyap embatasanh ak bagi eks anggotaP KI dan teturunannyase jakt ahun 1966s /d 1999 Sehinggaa khimya dapatd iklasifikasikan macammacamp embatasanh ak tersebut k emudian mengkajinya dari sudut pandang hak asasi manusla. Penelitian ini merupakan penelitian kuatitatif deskriptif karena data yang diperolehb erasald ari artrkel ma.1alahk o ran dokumen sertap eraturanp erundangan. Penelitiani ni menghasilkand ata dekriptifberupa kata-katat ertulis. Penelitian ini menggunakante knik penelitian berupa( I ) teknik dokurnentasi( 2) teknik identifikasi. Sertam elakukank ajianm elalui ( I ) studi pustaka( 2) Analisis( 3) metodek omparatif (4) merodek ompilatif. Dalam pengumpuland ata penuhsm enggunakan( .1) pengamatan (2) sumber tertulis (3) catatan lapangan. Peneliti berusaha mencapal tuJuan yang telah ditetapkan. Dari hasil penulisan skripsi ini dapat diketahui adanya bermacam-macam pembatasanh ak terhadape ks anggotaP KI dan keturunannvay ang berlangsungd ari tahun 1965s ampaid engan1 999m eliputi (1)pembatasahna k dalamb idangp olitik (2) pembatasanh ak dalam bidang hukum dan peradilan (3) pembatasanh ak dalarnh al kepemilikan harta benda g aji dan pertsiun( 4) pembatasanh ak untuk duduk dalam labatan pemerintahan.S edangkanp embatasanh ak bagi keturunan eks anggotaP KI rneliputi (1) pernbatasanh ak untuk mendapatkanp eke4aany ang layak (2) pembatasanh ak untuk mendapatkanp asanganh idup di kalanganA BRI. Pembatasan hak terhadap eks anggota PKI dan keturunannya bila ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia universal sangat tidak sesuai sebab hak asasi universal menganut pandanganl iberal yang sebebas-bebasnyati d ak mengenald eskriminasid alam bentuk upaputtO. l.h karenai tu bangsal ndonesias eringd ikecarnd uniai nternasionasl ebagai IX pelanggahra k-haka sasim anusia Sedangkanb ila ditinjau dan sudut pandangh ak asasmi anusiap artikular s ebenamyap erlakuand eskriminatift erhadaps iapapun adalahbertentangdaenn ganU UD 1945. -I etapjii ka mengrngarte sikok eamanan negaram akakeblakan pemerintaht ersebuts ah-sahs aja diberlakukan.K arena hak asasmi anustap artikular yang banyak dianut oleh negara-negarab erkembangs eperti Indonesibae rpedomanb ahwa pelaksanaanh ak-hak asasim anusiah arus disesuaikan dengakno ndisi dan situasi politik sertak eamanann egaram asing-masing Maka pembatasahna k terhadape ks anggotaP KI dan keturunannyap ada saatO rde Baru dianggaspe bagaci ara yang efektifdalam upaya mengatasib ahayal aten komunts Kesimpulany ang diperolehd an hasil penulisans kripsii ni sejaland engan munculnyae ra reformasi sebagaie ra keterbukaand an kebebasans ebagianh ak-hak eksa nggotaP KI mulai diperhatikan.B eberapat okoh PKI telah diberi amnestio leh PresideBn. J Habibie s elainb ebasm enghirupu daras egarm erekaj uga dapat mengikutPi emilut ahun 1999.B agi keturunane ksa nggotaP Kl sekarangin i rnereka dapamt emasukis egalal apanganp ekerlaank ecuali untuk duduk dalam lembaga legislatibf aik dr pusatd an daerah.M erekalugam asih dilarangu ntuk menikah dengans eorangp rajunt ABRI. Oleh karena eks anggotaP KI dan keturunannya masihte rbenturo lehb unyi Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966t entangl arangan pahamk omunis hidup di lndonesia m aka sampai saati ni masih ada beberapah akhak mereka yang tidak diberikan. Tetapi alangkah baiknya jika pemeritah lebih blak dalamm enentukank ebijakan yang menyangkuth ak asasis etiap argan egaranya mengingast egalab entuk perlakuand eskriminasit erhadapw arga negaras angat bertentangadne ngand eklarasi hak asasim anusia padau mumnya
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 20 Mar 2000 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2000 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/52428 |
Actions (login required)
 |
View Item |