Omega, Gracia Filia (2017) Dinamika sistem presidensial dalam pemerintahan Indonesia / Gracia Filia Omega. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Omega Gracia Filia. 2017. Dinamika Sistem Presidensial Dalam Pemerintahan Indonesia. Skripsi Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Drs. Suparlan Al Hakim M.Si. Pembimbing (II) Dr. Sri Untari M.Si. Kata Kunci Sistem Pemerintahan Presidensial. Setiap negara di dunia tentu memiliki sebuah sistem untuk menjalankan pemerintahan negaranya sebuah sistem yang berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Sistem tersebut umumnya disebut dengan sistem pemerintahan. Sejak masa kemerdekaan Indonesia negara Indonesia pernah menerapkan dua sistem pemerintahan yakni sistem parlementer dan sistem presidensial. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) dinamika perjalanan praktik sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 dan (2) dinamika perjalanan praktik sistem pemerintahan presidensal di Indonesia sesudah amandemen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan. Peneliti dihadapkan langsung dengan teks atau buku-buku pustaka sebagai sumber utama penelitian dan bukan langsung dari lapangan. Dengan menelaah dan mengkaji bahan-bahan pustaka peneliti mendekripsikan menafsirkan dan membandingkan objek penelitian. Hasil kajian pustaka peneliti menggambarkan bahwa pada awalnya UUD 1945 sebelum amandemen menerapkan sistem presidensial. Seiring perubahan kontitusi yakni konstitusi RIS Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer begitu pula pada masa UUDS 1950. Sistem presidensial kembali diterapkan pada periode 1959 setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Berdasarkan UUD 1945 (sebelum amandemen) negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Tetapi pada praktiknya di lapangan adalah banyak sistem yang paling sering digunakan dalam bagianbagian pemerintahan Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Indonesia tidak konsisten menerapkan sistem pemerintahan yang mana menerapkan sistem presidensial tapi rasa parlemen karena distorsi posisi Presiden sebagai mandataris MPR. Selain itu masa jabatan presiden tidak terbatas sehingga pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto mampu memimpin hingga puluhan tahun. Kemudian kegagalan dan mundurnya Presiden Soekarno ditandai dengan nama era reformasi dimana pemurnian sistem presidensial mulai dilaksanakan. Amandemen UUD 1945 berhasil dilaksanakan dengan menghasilkan pembatasan kekuasaan bagi presiden pemilihan langsung oleh rakyat dan pemisahan kekuasaan antara presiden dan parlemen. Dalam UUD NRI 1945 menerapkan sistem presidensial dengan gabungan sitem multipartai. Karenanya muncul koalisi partai politik dalam pemerintahan agar mampu tercapainya angka mayoritas di parlemen. Dari hasil kajian pustaka ini saran yang diberikan adalah pemerintah menerapkan sistem pemerintahan presidensial sesuai dan konsisten dengan karekter sistem presidensial dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat agar masyarakat Indonesia ikut turut mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dengan terus menggiring jalannya pemerintahan. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya bisa menambah pengetahuan sehingga penelitian yang akan datang menjadi lebih baik.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 20 Oct 2017 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2017 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/52221 |
Actions (login required)
 |
View Item |