Putri, Rerik Dwiana (2016) Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Perhubungan Kota Malang / Rerik Dwiana Putri. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Dwiana Putri Rerik. 2016. Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Perhubungan Kota Malang. Skripsi Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Drs. H. Suparman Adi Winoto S.H M.Hum Pembimbing (11) Dr. Nuruddin Hady S.H M.H Kata Kunci Efektifitas Peraturan Daerah Efektifitas Peraturan Daerah Pengelolaan Tempat Parkir Pendapatan Asli Daerah. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah maka setiap daerah diberikan kesempatan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu Kota Malang melakukan upaya optimalisasi pada sektor perparkiran dengan cara mengeluarkan Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut Bagaimana perizinan pengadaan lahan parkir umum dan khusus menurut Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Bagaimana efektifitas pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir Kota Malang Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat bila dilihat dari segi pajak parkir dan retribusi parkir Apa kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam mengatasi pelanggaran aturan parkir di Kota Malang Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengatasi kendala pelanggaran aturan parkir di Kota Malang Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah petugas Dinas Perhubungan Kota Malang petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang petugas BP2T Kota Malang DPRD Kota Malang dan beberapa petugas parkir di Kota Malang. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu reduksi data menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dari hasil temuan penelitian dikemukakan bahwa perizinan pengadaan tempat parkir khusus perorangan/badan yang menggunakan lahan sendiri sebagai tempat parkir harus melakukan perizinan ke Badan Pengelolaan Perizinan Terpadu (BP2T) untuk pengadaan tempat parkir umum atau tempat parkir khusus (jasa usaha) tidak memerlukan perizinan karena lahan yang mereka gunakan adalah lahan milik Pemerintah hanya saja Dishub mempunyai kewenangan untuk menunjuk petugas parkir yang bertugas. Perizinan pengadaan tempat parkir khusus ini sudah efektif dilakukan oleh para pengusaha sesuai dengan Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2009. Dibutuhkannya perizinan pengadaan tempat parkir khusus ini karena para pemilik usaha tersebut harus membayar pajak parkir khusus yang mereka sediakan ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Tempat parkir khusus pada akhir tahun 2015 terdapat 126 titik dimana dalam realisasinya pemungutan pendapatan pajak parkir sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan dasar pemungutan pajak parkir menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Sementara titik lahan parkir umum pada bulan Februari 2016 terdapat 595 titik lahan parkir umum. Dalam pemungutan retribusi parkir ini belum berjalan dengan efektif karena hasil realisasi pendapatan tidak sesuai dengan target setiap bulannya. Besarnya pendapatan parkir baik dari pajak parkir dan retribusi parkir dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Implementasi kebijakan parkir kota Malang sampai saat ini masih belum berjalan dengan efektif karena masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam mengatasi pelanggaran aturan parkir. Kendala-kendala tersebut antara lain pemungutan reribusi yang masih manual petugas parkir liar situasional dan kurangnya petugas bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang. Dengan adanya kendala tersebut Dinas Perhubungan mengupayakan berbagai solusi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain merubah sistem pemungutan dengan cara E-Parking dan menaikkan target perbulan memberikan atribut lengkap seragam kepada para petugas parkir memberikan progam Pembinaan Teknis (Bimtek) pemberian sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Berdasarkan temuan penelitian diatas disarankan lebih mempermudah perizinan pengadaan tempat parkir khusus ditempatkannya beberapa pegawai Dishub Kota Malang bidang Perparkiran di beberapa kawasan titik parkir sebagai upaya memperkecil penyelewengan petugas parkir di Lapangan melakukan pengukuran potensi perparkiran secara rutin setiap setahun sekali untuk mengetahui potensi pajak parkir dan retribusi parkir pengadaan sambungan telepon bebas pulsa sebagai sarana pengaduan pengguna pelayanan parkir yang menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir perlu adanya perombakan mekanisme parkir menjadi E-Parking.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 14 Jun 2016 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2016 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/52070 |
Actions (login required)
 |
View Item |