Sucahyono, Indra (2015) Peran Malang Corruption Watch (MCW) dalam mewujudkan good goverment di Kota Malang / Indra Sucahyono. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Sucahyono Indra.2015. Peran Malang Corruption Watch (MCW) dalam Mewujudkan Good Government di Kota Malang.Skripsi Jurusan Pendidikan Hukum Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. Drs. H. Suko Wiyono SH M.H (II) Rusdianto Umar SH M.Hum Kata kunci Malang Corruption Watch Good Government pemerintah. Pada prinsipnya Pemerintahan Daerah diberi kewenangan yang demikian luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. setiap pembaruan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya pemerintahan yang lebih baik (Good Government). Pemerintah Kota Malang diharapkan mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan yang di berikan kepada publik di segala bidang. Supaya kinerja pemerintah Kota Malang dapat berjalan secara masimal maka harus adanya pengawasan dari masyarakat atau dari lembaga lembaga setempat yang mempunyai fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah. Fungsi dari sektor swasta yang diwakili salah satunya adalah LSM. Salah satu lembaga tersebut adalah Malang Corruption Watch (MCW). selama lebih dari sepuluh tahun MCW merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah baik dalam hal pengawasan terhadap implementasi kebijakan di bidang politik ekonomi hukum maupun pendidikan. Keberadaan Malang Corruption Watch (MCW) memberikan dampak positif dalam menekan kesalahan angka pemberian kebijakan dan layanan publik yang salah sasaran. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan Apa aktifitas Malang Corruption Watch (MCW) dalam mewujudkan Good Government di Kota Malang (2) Mendeskripsikan keterlibatan masyarakat dalam proses mewujudkan Good Government di Kota Malang (3) Mendeskripsikan implementasi perwujudan Good Government yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dan (4) Mendiskripsikan apa saja kendala yang dialami serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasinya dalam proses mewujudkan Good Government yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch (MCW) di Kota Malang Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Rancangan penelitian adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dengan mengunakan metode observasi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan menafsirkan dan mengganbarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik. dimulai dengan melakukan wawancara membuat transkrip hasil wawancara kemudian menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip selanjutnya dilakukan reduksi data. Aktifitas dalam analisis data yaitu data reduction data display dan verification. dan pengecekan keakbsahan data menggunakan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan peningkatan ketekunan triangulasi(sumber dan tekhnik) analisis kasus negatif dan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan peran MCW dalam perwujudan pemerintahan yang baik di Kota malang adalah memberikan pemahaman tentang pengertian pemerintahan yang baik kepada publik dengan melakukan aktifitas kegiatan kampaye kajian sosialisasi dan membuat diskusi publik. MCW juga berperan dalam pengawasasn berbagai kebijakan layanan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah melakukan kegiatan advokasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan penggunaan suara atau aspirasi keinginan masyarakat melalui lembaga-lembaga LSM. Implementasi perwujudan pemerintahan yang baik (good government) dilakukan dengan upaya membenahi sistem manajemen layanan publik dari pemerintah Kota Malang menuju ke arah yang lebih modern. Kendala-kendala yang dialami dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) diantanya adalah sistem komunikasi LSM dan Pemerintah Kota Malang terjadi atas dasar dari inisiatif dari MCW untuk berkomunikasi dengan Pemerintah pemerintah juga mengalami keterkendalaan petugas layanan yang kurang memahami tata aturan layanan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Solusi-solusi permasalahan yang dialami oleh pemerintah kota Malang dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) sebenarnya sudah ada mekanismenya. semisal musrembang atau Pemerintah itu melakukan pertemuan melalui kultur masyarakat seperti PKK tahlil. selain hal itu untuk mewujudkan pemeritahan yang baik dapat dilakukan dengan agenda constiuen meeting. Respon positif Pemerintah dilakukan dengan adanya komitmen diadakannya pertemuan rutin juga kegiatan turun lapangan langsung (Blusukan) yang dilakukan WaliKota Malang. Hasil penelitian juga mendapatkan temuan ternyata masih banyak kebijakan-kebijakan dari Pemerintah yang belum difahami oleh sebagaian besar masyarakat Kota Malang dan juga kurangnya pengetahuan dan rasa atusiasme yang rendah oleh masyarakat Kota Malang juga ditambahi dengan adanya sikap respon yang rendah masyarakat terhadap Pemerintahan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 01 Oct 2015 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2015 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/51969 |
Actions (login required)
 |
View Item |