Peranan BPD dalam pembuatan peraturan desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 di Desa Bandung Kabupaten Jombang / Ratna Mufidah - Repositori Universitas Negeri Malang

Peranan BPD dalam pembuatan peraturan desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 di Desa Bandung Kabupaten Jombang / Ratna Mufidah

Mufidah, Ratna (2013) Peranan BPD dalam pembuatan peraturan desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 di Desa Bandung Kabupaten Jombang / Ratna Mufidah. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kata Kunci BPD Perdes UU No. 32 Tahun 2004 Seiring dengan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya juga harus menyesuaikan salah satunya tentang pembentukan BPD di pemerintahan desa. BPD merupakan salah satu bentuk perwujudan demokrasi yang ada di tingkat desa BPD juga merupakan salah satu bukti bahwa desa mempunyai otonomi karena bisa membuat produk hukum desa yaitu perdes. Berangkat dari hal itu peran BPD dalam pembuatan perdes berdasarkan yang telah diatur dalam pasal 209 UU No. 32 Tahun 2004 perlu diketahui realisasi dan prakteknya di lapangan. Desa Bandung dijadikan obyek penelitian karena di desa ini dalam pemerintah desanya masih dikenal sebutan-sebutan tradisional seperti bayan carik modin dan kamituwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD dalam pembuatan Perdes berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 proses legislasi yang dilakukan oleh BPD kendala-kendala dan upaya mengatasi pelaksanaan peran BPD di Desa Bandung Kabupaten Jombang. Penelitianinimenggunakanmetode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Data penelitan diperoleh dari bahan hukum primer sekunder dan bahan non hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur observasi wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa instrumen manusia (human instrumen) yaitu peneliti sendiri. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan kegiatan perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan. Kegiatan analisis data menggunakan analisis yuridis empiris yang dimulai dari mengumpulkan bahan hukum primer kemudian sekunder dan terakhir melihat fakta di lapangan sebagai pelengkap data selanjutnya diiterpretasikan. Berdasarkan analisis data tersebut diperoleh empat simpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama peran BPD di desa Bandung sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 yaitumembuat perdes bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kedua proses legislasi yang dilakukan yaitu kepala desa yang merancang dan mengajukan perdes kemudian BPD yang membahas dan menelaahnya dala rapat desa. Ketiga kendala yang dihadapi di antaranya kurang keproaktifan dari pemerintahan desa dan masyarakat situasi dan kondisi dikeluarkan perdes terkadang tidak sesuai tarik ulur ketika rapat karena egoisme masyarakat fakta dan data di lapangan kurang dan kekurangpahaman kepala desa tentang peran BPD. Keempat cara mengatasi kendala yaitu dengan panambahan frekuensi sosialisasi memberikan sanksi bagi pelanggarnya menelaah mana yang sesuai dengan kondisi masyarakat atau dengan voting dan mengadakan pertemuan anggota BPD setiap satu bulan dua kali. Sedangkan untuk mengatasi kekurangpahaman kepala desa tentang peran BPD belum ada upaya yang dilakukan. Bagi Pemerintah Kabupaten diharapkan memberikan sosialisasi tentang peran BPD agar pemerintahan desa mengetahui bagaimana seharusnya bertindak. Selain itu pemerintah desa diharapkan mengadakan pelatihan tentang legaldrafting kepada semua jajaran pemerintahan desa agar tidak terjadi konflik atau pertentangan ketika rapat desa. pemerintahan desa juga diharapkan lebih antusias mengenai kondisi desa mereka sehingga bisa menghasilkan keputusan atau peraturan yang sesuai atau dibutuhkan oleh desa. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat diadakan penelitian lanjutan untuk mengetahui ha-hal yang belum dibahas dalam penelitian ini.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 12 Jun 2013 04:29
Last Modified: 09 Sep 2013 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/51726

Actions (login required)

View Item View Item