Bonadi, Ahmad (2013) Kinerja birokrasi desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro / Ahmad Bonadi. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Bonadi Ahmad.2013. Kinerja Birokrasi Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Drs. Edi Suhartono S.H. M.Pd (II) Nuruddin Hady S.H. M.Hum. Kata Kunci Kinerja Birokrasi Desa Pelayanan Publik. Pelayanan publik segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat daerah dan lingkungan badan usaha milik Negara atau daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pemerintahan pasca reformasi tidak menjamin reformasi di bidang birokrasi terealisasi dengan baik. Sebagian masyarakat masih merasa reformasi yang terjadi tidak menyentuh sama sekali reformasi di bidang birokrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Tuntutan adanya pelayanan yang berkualitas disetiap daerah mendorong peneliti untuk melihat langsung bagaimana kinerja birokrasi desa dalam meningkatkan pelayanan publik yang ada di desa Gedongarum kecamatan Kanor kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal meliputi (1) kedudukan birokrasi desa Gedongarum (2) kinerja birokrasi desa Gedongarum (3) permasalahan yang di hadapi pemerintah desa Gedongarum (4) upaya yang dilakukan pemerintah desa Gedongarumdalam mengatasi permasalahan yang dihadapi serta (5) Akses masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah desa Gedongarum. Model penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Lokasi penelitian di desa Gedongarum kecamatan Kanor kabupaten Bojonegoro. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara observasi dan telaah dokumentasi. Dalam kegiatan analisis dimulai dari tahap reduksi data kemudian penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut diperoleh lima kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama kedudukan birokrasi desa adalah sebagai pengelola administrasi desa yaitu mengatur dan mengelola buku-buku administrasi yang ada didesa sesuai dengan tugas dari masing-masing bidang kepala urusan ( KAUR) selain itu juga ada tugas non administrasi yaitu tentang pemberdayaan masyarakat desa Gedongarum peningkatan sumberdaya manusia melalui pembinaaan dan pelatihan dan pengembangan potensi desa serta melaksanakan pembinaan terhadap organaisasi pemuda dan lembaga kemasyarakatan desa.Kedua pemerintah desa Gedongarum kecamatan Kanor kabupaten Bojonegoro di dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat bisa dikatakan sudah sesuai dengan kriteria pelayanan publik yang professionalyang mempunyai ciri-ciri antara lain (1) Efektif (2) Sederhana (3) Kejelasan dan kepastian (transparan) (4) Keterbukaan (5) Efisiensi (6) Ketepatan waktu (7) Responsif dan (8) Adaptif. Ketiga ada beberapa masalah yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya antara lain (1) Masalah dalam menjembatani atau mengakomodir kepentingan masyarakat banyak yang berbeda (2) Tidak terealisasi semua rencana pembangunan satu tahun berjalan (3) Masalah pembagian bantuan dari pemerintah seperti sembako jamkesmas atau jamkesda (4) pembengkakan anggaran dana desa (5) Tidak lengkapnya struktur kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Keempat upaya yang dilakukan pemerintah desa Gedongarum dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain (1) Mengedepankan asas musyawarah (2) Dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang ada dalam satu tahun berjalan tersebut di utamakan kebutuhan yang sangat penting dahulu dan membawa manfaat bagi masyarakat secara umum (3)Meminta bantuan ketua RT untuk mendata anggotanya yang benar-benar memerlukan bantuan dari pemerintah baik sembako maupun pelayanan kesehatan seperti jamkesmas dan jamkesda (4) Untuk mengatasi mengenai pembengkakan anggaran dana desa solusi dari hasil musyawarah aparat pemerintah desa adalah dengan cara meminjam terlebih dahulu anggaran lain dan memilah-milah program kerja yang lebih penting di realisasikan terlebih dahulu (5) Untuk menyelesaikan masalah akan kekosongan dari Bendahara BPD sekretaris BPD bertugas rangkap jabatan menjadi Bendahara BPD.Kelima Mekanisme yang dilakukan masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah desa Gedongarum adalah melalui ketua RT atau anggota Badan Permusyawaratan desa ( BPD ). Berdasarkan hasil penelitian disarankan (1) Pemerintah desa seyogjanya meningkatkan kualitas dari proses dan hasil pelayanan publik agar dapat memberikan kenyamanan kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (2) Masyarakat hendaknya tidak hanya menilai pemerintah desa dari luarnya saja tetapi juga harus lebih menghargai apa yang telah diupayakan oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan pembangunan desa (3) Bagi peneliti selanjutnya apabila meneliti meneliti hal yang sama dengan peneliti ini diharapkan variabel yang ingin diteliti lebih diperluas lagi dan dalam pengambilan data lebih ditingkatkan metode-metode yang digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai landsasan atau literature untuk penelitian lebih lanjut.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 07 Jun 2013 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2013 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/51711 |
Actions (login required)
 |
View Item |