Purwanti, Ema Fitri (2012) Dampak kebijakan penataan pedagang kaki lima terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar Alun-alun Kota Batu / Ema Fitri Purwanti. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata kunci Kebijakan Penataan PKL Pedagang Kaki Lima Kesejahteraan Pedagang kaki lima Kota Batu yang terus bertambah dari tahun ketahun selalu menjadi sorotan dan seiring dijadikan penyebab kesemerawutan lalu lintas maupun tidak bersihnya lingkungan. Transaksi jual beli pedagang kaki lima di sekitar tempat keramaian membuat kondisi kumuh dan tidak teratur. Pedagang kaki lima dalam menjajakan dagangannya banyak meninggalkan sampah berserakan dan menumpuk di beberapa tempat kondisi itu sangat tidak bagus untuk pemandangan dan kondisi tata kota yang ramai seperti dipandang oleh pemerintah. Pemerintah daerah mempunyai peranan tertentu dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima melalui kebijakan penataan pedagang kaki lima yang berada di kawasan alun-alun. Kebijakan tersebut memuat penataan kota untuk memberi fasilitas penempatan dagang terhadap pedagang kaki lima sehingga memberi kesadaran yang memungkinkan berpartisipasi dalam pembangunan kota yang dinamis. Oleh karena itu Kota Batu melakukan upaya kebijakan penataan pedagang kaki lima dengan cara mengeluarkan Perda No. 5 tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima serta Keputusan Walikota Batu No. 18 tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Batu terhadap penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Batu Apakah dampak kebijakan dari pemerintah Kota Batu dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) terhadap kesejahteraan PKL di sekitar alun-alun Kota Batu Apakah kendala dan upaya yang ditimbulkan dari adanya kebijakan pemerintah Kota Batu tentang penataan PKL Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kebijakan penataan pedagang kaki lima untuk mendeskripsikan dampak yang akan ditimbulkan dari adanya kebijakan penataan PKL terhadap kesejahteraan PKL untuk mendeskripsikan kendala dan upaya pemerintah dalam menibgkatkan kesejahteraan para PKL. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini ada 3 sumber data (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (2) Satpol PP (3) Para pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kota Batu. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan (observasi) wawancara (interview) dan penggunaan dokumen. Analisis data yang digunakan melalui tiga tahap yaitu reduksi data penyajian data dan kesimpulan data. Dari hasil temuan penelitian dikemukakan bahwa kebijakan penataan PKL Kota Batu dituangkan dalam Perda No. 5 tahun 2005 tentang pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima. Sedangkan dasar dari kebijakan penataan pedagang kaki lima berpedoman keputusan Walikota Batu No. 18 tahun 2011 tentang kawasan bebas pedagang kaki lima. Dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima Kota Batu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima dalam hal penyelenggara kebijakan pedagang kaki lima oleh Disperindag Kota Batu dan mengenai penertiban pedagang kaki lima dilakukan Satpol PP Kota Batu. kebijakan penataan PKL terbagi menjadi 3 tempat (1) di BTC berada dijalan Kartini (2) rumah tua berada dijalan Sudiro (3) dan kuburan sisir. Kebijakan penataan pedagang kaki lima berdampak kurang mensejahterakan bagi pedagang kaki lima tingkat kesejahteran mereka terus menurun dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan penataan. Hal ini di sebabkan oleh hambatan dari kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu kurangnya dukungan dari para pedagang kaki lima adanya masalah dari luar(adanya pihak yang tidak bertanggung jawab membawa lari uang subsidi pedagang kaki lima) dan dalam pedagang kaki lima( masalah pribadi para pedagang) tempat yang disediakan jauh dari alun-alun sedangkan upaya untuk mengatasi kendala pemerintah membuat program yang melibatkan para pedagang. Berdasarkan temuan penelitian diatas disarankan Pemerintah Kota Batu hendaknya lebih mempertegas peraturan pemerintah tentang wilayah yang seharusnya tidak boleh ditempati para pedagang kaki lima memberikan solusi terhadap dampak yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan kebijakan tidak hanya menguntungkan investor melainkan menguntungkan para pedagang kaki lima mencatat kembali pedagang kaki lima sehingga keindahan Kota tertib.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 22 Jun 2012 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2012 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/51639 |
Actions (login required)
 |
View Item |