Pola pelayanan publik dalam pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk / Erika Nur Ubay - Repositori Universitas Negeri Malang

Pola pelayanan publik dalam pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk / Erika Nur Ubay

Ubay, Erika Nur (2011) Pola pelayanan publik dalam pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk / Erika Nur Ubay. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kata kunci pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor Pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Lebih khusus pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk melalui UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang diberi kewenangan untuk menguji kendaraan bermotor yang wajib uji. Fungsi dari pengujian kendaraan bemotor yaitu untuk keselamatan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor merupakan langkah yang baik untuk menghindari kecelakaaan akibat kendaraan yang tidak layak jalan. Tetapi pada kenyataannya bahwa masih cukup banyak kendaraan umum yang telah lulus pengujian masih bisa terjadi kecelakaan. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk nampak belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga penguji dan tenaga administrasi yang ada dengan jumlah masyarakat yang meminta pelayanan tidak seimbang dan alat pemeriksa uji kendaraan kurang terawat sehingga memperlambat waktu pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bagaimana pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pengujian kendaraan bermotor. (2) mendiskripsikan faktor pendukung yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pelayanan publik pada pengujian kendaraan bermotor. (3) mendeskripsikan hambatan-hambatan yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pelayanan publik pada pengujian kendaraan bermotor. (4) mendeskripsikan upaya untuk mengatasi hambatan yang ditemui oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pelayanan publik pada pengujian kendaraan bermotor. (5) mendiskripsikan respon pemilik kendaraan bermotor terhadap pelayanan publik dalam pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif diskriptif dan kuantitatif deskriptif kualitatif deskriftif digunakan untuk menganalisis data tentang pelayanan publik dalam pengujian kendaraan bermotor faktor pendukung hambatan dan upaya menagatasi hambatan. Sedangkan kuantitatif digunakan untuk menganalisis respon masyarakat terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman. Teknis analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis persentase data diperoleh dari hasil wawancara kepada petugas dan pemohon (pemilik kendaraan bermotor) angket dan dokumen milik dinas. Hasil temuan penelitian ini adalah (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor menggunakan pola pelayanan terpadu satu pintu. Dalam pratiknya mekanisme pengujian kendaraan bermotor telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan untuk proses administrasi yang menyangkut biaya pengujian UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor kurang memberikan informasi yang jelas kepada pemilik kendaraan karena pemilik kendaraan harus membayar sejumlah biaya yang kurang sesuai dengan yang ada pada rincian biaya yang ditetapkan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. (2) Faktor-faktor yang mendukung diselenggarakannya pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari tiga faktor yakni faktor eksternal faktor petugas yang berkualitas dan faktor fasilitas yang memadai. (3) Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor adalah kerusakan peralatan petugas yang kurang tegas dalam mengatur antrian terbatasnya petugas pengujian yang professional yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang diujikan dan belum optimalnya penggunaan sistem komputer dalam pelayanan administrasi. (4) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelayanan pengujian kendaraaan bermotor adalah dengan mengontrol dan memperbaiki alat-alat uji kelayakan kendaraan bermotor dengan memanggil teknisi untuk memperbaikinya melakukan recruitment pegawai yang professional di bidang pengujian kendaraan bermotor dan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berinovasi dalam bidang teknologi melakukan recruitment karyawan yang mempunyai keterampilan komputer. (5) Respon masyarakat terhadap pola pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor bersifat sangat positif karena 84 4% masyarakat yang melakukan pengujian kendaraan bermotor telah memberikan tanggapan sangat bagus dan hanya 15 6% masyarakat memberikan tanggapan kurang bagus. Dari penelitian di atas maka disarankan (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor hendaknya lebih memperhatikan kepuasaan masyarakat dengan menerapkan teori dasar antrian First In First Out (FIFO). (2) Dalam penggunaan sistem komputer yang belum optimal sebaiknya memperbaiki sistem komputer dengan mengubah cara lama (sistem komputer manual) dengan cara baru (software SIM PKB) untuk memudahkan pegawai dalam melaksanakan mekanisme pelayanan admistrasi dan menjaga keakuratan data serta mempercepat proses pelayanan. (3) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor hendaknya lebih transparansi dalam melakukan mekanisme baik pada proses administrasi maupun pengujian kendaraan bermotor. (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk hendaknya memberikan himbauan kepada masyarakat yang pada umumnya belum paham tentang peran penting pengujian kendaraan bermotor untuk menjaga keselamatan pengguna jalan kebersihan lingkungan dan mencegah kemacetan lalu lintas. (5) Masyarakat hendaknya mampu mengubah mainset tentang pentingnya pengujian kendaraan bermotor bagi dirinya orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 07 Jun 2011 04:29
Last Modified: 09 Sep 2011 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/51564

Actions (login required)

View Item View Item