Implementasi kebijakan pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang / Sri Wahyuni - Repositori Universitas Negeri Malang

Implementasi kebijakan pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang / Sri Wahyuni

Wahyuni, Sri (2011) Implementasi kebijakan pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Malang / Sri Wahyuni. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kata kunci Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Pendapatan Asli Daerah Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan di daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata dinamis dan bertanggung jawab serta untuk mempercepat tercapainya kemandirian kabupaten/kota khususnya pada bidang pendanaan. Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Mengingat sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan harus ditingkatkan. Sehingga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat dapat diupayakan peningkatan dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah secara efektif efisien sejalan dengan pengelolaan keuangan negara. Seiring dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah maka setiap daerah diberikan kesempatan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan PAD. Oleh karena itu Kota Malang melakukan upaya optimalisasi pada pajak reklame dengan cara mengeluarkan Perda No. 4 tahun 1998 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Walikota Malang No. 4 tahun 2008 tentang Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame serta Peraturan Walikota Malang No. 22 tahun 2008 tentang Tata Cara Perijinan Pemasangan dan Pencabutan Reklame. Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kota Malang tentang pajak reklame Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame Bagaimanakah implementasi kebijakan pajak reklame terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah Kota Malang dalam pajak reklame untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame dan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pajak reklame yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan (observasi) wawancara (interview) dan penggunaan dokumen. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman yang melalui tiga tahap yaitu reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil temuan penelitian dikemukakan bahwa implementasi kebijakan Pajak Reklame Kota Malang dituangkan dalam Perda No. 4 tahun 1998 tentang Pajak Reklame. Sedangkan implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang No. 4 tahun 2008 tentang tata Cara Penghitungan Pajak Reklame serta tertuang juga dalam Perda Kota Malang No. 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame. Dalam implementasi kebijakan pajak reklame Kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan PAD dalam hal pengelolaannya pajak reklame dikelola oleh Dispenda Kota Malang dan mengenai perijinan pemasangan reklame dikelola oleh Dinas Perizinan Kota Malang sedangkan penertiban reklame dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang. Klasifikasi ruas jalan untuk pemasangan reklame dibagi dalam empat klasifikasi lokasi yaitu Klasifikasi A B C dan D. Setiap klasifikasi/lokasi jalan memiliki tarif pajak reklame yang berbeda-beda. Besarnya pajak reklame yang ditentukan adalah 20% dari total pendapatan pajak reklame sedangkan untuk reklame rokok atau minuman keras dikenakan pajak sebesar 25 % dan dipungut dengan sistem jemput bola. Dalam pengawasannya dilakukan dengan melakukan operasi untuk mengecek keadaan reklame yang ada di Kota Malang. Implementasi kebijakan reklame Kota Malang sampai saat ini masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat hambatan. Jika dilihat dari sudut pandang peningkatan PAD maka implementasi kebijakan ini sudah mencapai successful implementation karena target PAD yang ditargetkan sebesar Rp.29.412.479.407 75 dapat tercapai sebesar Rp.30.235.275.266 00 selama kurun waktu 2005-2010. Kontribusi pajak reklame dalam menyumbang pendapatan daerah pada tahun 2010 sebesar 8 9 %. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai sasaran kebijakan maka implementasi kebijakan pajak reklame ini masih dikategorikan sebagai unsuccessful Implementation. Selanjutnya faktor pendukung implementasi kebijakan pajak reklame adalah tersedianya sumber daya berupa sarana dan prasarana yaitu fasilitas yang digunakan untuk memantau pelaksanaan kebijakan berupa kendaraan dinas serta tersedianya jumlah staf yang memadai dan adanya kerjasama antara berbagai dinas sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pajak antara lain minimnya kesadaran penyelenggara reklame tentang ketepatan membayar pajak reklame kurangnya SDM dari Dispenda Kota Malang sendiri. Berdasarkan temuan penelitian diatas disarankan Upaya pemerintah dalam peningkatan dan pembinaan terhadap para wajib pajak sehingga tidak terlambat dalam membayar pajak reklame Pemerintah kota Malang hendaknya lebih mempertegas sanksi dan juga perlu diadakan penertiban terhadap reklame-reklame ilegal Perlu diadakan pemantuan secara maksimal di setiap titik pemasangan reklame di Kota Malang sehingga tidak merusak keindahan Kota Malang Dispenda lebih rutin dalam melakukan operasi untuk memantau reklame-reklame yang tidak mendapat izin atau reklame ilegal.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 01 Jun 2011 04:29
Last Modified: 09 Sep 2011 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/51557

Actions (login required)

View Item View Item