Winangsih, Utut (2010) Studi Tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kantor Dinas Pengelola Keuangan Dan Kas Daerah Kabupaten Tuban Oleh utut Winangsih. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas nyaia dan bertanggung jawab. Secara opemsional di daerah diwujudkan dengan pengatumn pembagian dan pemanfratan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi dekonsentrasdi an argasp cmbantuan. Sumber-sumber pernbiayaan pelaksaman des nlralisasi terdiri dari pcndapatan asli daerall dana perimbangarq pinjaman daerah dan lainlain pendapatand aerahy ang sah. Sumberp endapatana sli daerahm erupakans umber keuangand aerahy ang digali wilayah daerahy ang bersangkutany ang terdiri dari hasil pajak da ratr hasil retribusi daerah hasil perumbaan mitik daerah dan hasil pengelolaan da xah yang dipisalrkan dan hin-lain pendapbn asli daerahyang sall Dalam mengelola sumber-surnber keuangan daerah dinas daerah merupakan penyelenggara tugas-tugas tersebuL Salah satu dinas daerah yang perant ersebut d alam meningkatkanp endapatand aeraha dalahd inas pengelola keungan dan kas dasrah Dalam rangka menyingkapi data yang faktual tentang pengelolaan PendapatanA sli Daerah (PAD) penulis melakukanp enelitian. Adapun rumusan masalahy ang ingin dibahasa dalah( l) apa saja sumber-sumbePr endapatanA sli Daerah Kabupalen Tuban (2) bagaimanap engelolaanP endapatanA sli Daerah Kabupa n Tuban dan (3) apa saja faktor yang mempengaruhi pengelolaan PendapatanA sli Da rahK abupten Tuban Penelitiani ni menggunakanp endekatank ualitatif. Penggunaanp endekatan kualitatif didasarkan atas pertimbangan telaah Gnomena-fenomena sosial fenomena yang berlangsung secara wqiar dan alamiah bukan dalam kondisi yang terkendali. Karena itulah pendekatan ini cenderuqg menprah pada metode penelitians ecarad eslriptif Data lapangan menegaskan bahua Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban berasald ari pajak daerah r etribusi daerah h asil perusahaanm ilik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (baSan laba usaha daerah) dan lain-lain pendapen asli daerah yang sah Pengelolaan sumber keuangan da rah tenebut diperlukan manajemen keuangan daerah 1ang baik dan bertanggungja wab. Manajernenk euangand aerahP emsrintahD asratrK abupaten Tuban beroriertasi pada anggaran tahunan yang dalam hnl ini tertuang di dalam AnggaranP endapatand an Belanja Daerah (APBD) Perumusana nggarany ang diimplementasikan menga.cu pada keseluruhan proses alokasi sumber daya Pemerintah Daerah maupun pembuatan dokumen tertentu yang merumuskan angka penenmaan dan pengeluaran dalam I tahun anggaran Implementasi kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini sebagian besar dinas/instarxi/unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban terlibat dalam pengelolaanP endapatanA sli Daerahs esuaid engank ewenangannydaa n bertindak tidak hanya sebagaip enrilrs akan tetapi juga menglmplementasikanke btjakan tersebuts ecarab edeqiangs esuaid enPn struktur yang adad an benifat lop down. BerdasarkanU U NO.22 Tahun 1999 khususnyap asal69 yang berbunyi Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraanO tonomi Daerah dan penjabaranl ebih lanjut dari peraturan perundang-undangayna ng lebih tinggi . Kebijakan peningkatanP endapatanA sli Daerah dibuat set lah APBD Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentangA PBD atasp ersetujuanD PRD. lmplementasik ebijakani ni padad ammya adalahm erealisasikanre ncana( targeQp enerimaanP endapatanA sli Daerahy ang telah dirumuskan/direncanakanD. alam melakukan pengelolaanP endapatanA sli Daerah tersebut banyak sekali fbktor yang mempengaruhinyab aik faktor yang mendukungm aupuny ang menglrambatF. aktor-faktort ersebutd iantaranyaa dalah sumber daya (keuangan da rah) partisipasi masyarakat dalam pembuatan/penetapaAnP BD kekurangt aatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya ditambah lagi karena belum optimalnya penerapan sanksi hukum disamping terbatasnya kapasitas dan fasilitas keierlambaian pengiriman b dan penyetoran uang dari Satuan Kerja Pemungut jugp merupakank sndalay ang dihadapid alam melakulcanp engelolaanP endapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Kas Daerah Kabupaten Tuban.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 21 Jul 2010 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2010 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/51509 |
Actions (login required)
 |
View Item |