Pelaksanaan budaya demokrasi dalam pemilihan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang / Hendra Irawan - Repositori Universitas Negeri Malang

Pelaksanaan budaya demokrasi dalam pemilihan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang / Hendra Irawan

Irawan, Hendra (2010) Pelaksanaan budaya demokrasi dalam pemilihan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang / Hendra Irawan. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kampus merupakan ladang mencari pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa. Mahasiswa sebagai agent of change harus membekali dirinya dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian yang ada di kampus. Salah satu organisasi yang ada di tingkat jurusan adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan atau sering disingkat HMJ. Sebagai organisasi HMJ setiap tahunnya selalu ada pergantian ketua. Ketua HMJ dipilih langsung oleh mahasiswa jurusan. Dalam pemilihan tersebut perlu kiranya menerapkan budaya demokrasi pada setiap pemilihan ketua organisasi mahasiswa khususnya Ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan proses penetapan calon ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan (2) Untuk mendeskripsikan proses sosialisasi calon ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan (3) Untuk mendeskripsikan proses pemilihan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan (4) Untuk mendeskripsikan proses penetapan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan (5) Untuk mendeskripsikan proses pelantikan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan (6) Untuk mendeskripsikan sikap calon yang menang dan calon yang kalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi lembaga atau gejala tertentu. Subjek penelitiaanya adalah pembina HMJ Ketua DMF Ketua KPU dan anggotanya calon yang menang dan calon yang kalah pemilih (nahasiswa) dan pengurus HMJ. Adapaun tahapan pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi partisipasif wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperloleh dari penelitian ini adalah (1) budaya demokrasi yang ada dalam proses penetapan calon ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan yaitu (a) musyawarah (b) persamaan hak (c) politik bersih dan (d) taat pada aturan yang berlaku. (2) budaya demokrasi dalam proses sosialiasi calon ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan adalah (a) persamaan hak (b) solidaritas (c) toleransi (d) kejujuran (e) adab yang terpuji. (3) budaya demokrasi dalam proses pemilihan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan yaitu (a) persamaan hak terhadap seluruh mahasiswa (b) menghargai hak orang lain (c) menghargai kebebasan orang lain dalam menentukan pilihan terhadap dua kandidat yang ada (d) mentaati aturan yang telah dibuat (e) adanya partisipasi mahasiswa dalam pemilu. (4) budaya demokrasi dalam penetapan ketua HMJ terpilih adalah (a) keterbukaan atau transparansi (b) kejujuran dan (c) kosisten dalam menjalankan prosedur yang berlaku sehingga keputusan dalam penetapan calon terpilih tersebut tidak menimbulkan kontroversi dari masing-masing kandidat. (5) budaya demokrasi dalam pelantikan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan yaitu (a) taat pada aturan dan (b) persamaan dan solidaritas. (6) budaya demokrasi yang mencerminkan sikap calon yang menang dan calon yang kalah adalah sikap calon yang menang yang mecerminkan budaya demokrasi yaitu (a) tidak merayakan kemenangan dengan berlebihan (b) tidak menunjukan sikap arogan atau emosional atas kemenangan dan (c) tidak bersikap pamer kepada yang calon yang kalah. Sikap yang kalah yang mencermin budaya demokrasi yaitu (a) tidak anarkhis (b) tidak menunjukan protes yang berlebihan dan (c) kedewasaan dalam menerima kekalahan atau tidak arogan. Dari penelitian ini saran yang diajukan peneliti yaitu (1) KPU sebagai penyelenggara harus berani membuat perubahan dalam mensosialisasikan agenda pemilu. Pertama masing-masing jurusan harus dipasang spanduk atau banner yang berukur besar. Kedua perlu melibatkan HMJ yang lama dan jurusan dalam rangka sosialisasi tersebut. Ketiga perlu ada acara yang sifatnya menghibur akan tetapi substansinya sosialisasi dengan cara KPU bekerjasama dengan HMJ masing-masing. (2) terkait model kampanye untuk kandidat KPU harus berani membuat perubahan. Terobosan yan g harus dilakukan KPU adalah Petama kampanye ke kelas-kelas tetap ada tetapi diadakan model kampanye terbuka. KPU dan HMJ bekerjasama untuk menyelenggarakan kampanye terbuka . Kedua perlu ada debat terbuka untuk mengiformasikan kepada mahasiswa tentang kompetensi masing-masing kandidat. Ketiga kampanye lisan membolehkan para kandidat untuk memasang banner spanduk atau baliho yang berukur besar di lingkungan jurusan sehingga nuansa pemilu sangat ramai dengan banyaknya iklan-iklan tersebut. Keempat visi misi yang dibangun oleh kandidat haruslah menyentuh kepentingan mahasiswa jurusan sehingga dapat membawa perubahan yang bermanfaat. (3) letak bilik suara yang satu dengan bilik yang lainnya harus berjauhan karena jika berdekatan seperti pada pemilu yang sudah berlangsung akan memberikan ruang kepada pemilih yang satu dengan yang lainnya untuk berdiskusi menentukan pilihan salah satu kandidat dan kehadiran panwaslu harus tepat waktu dan ketegasan panwaslu di lapangan harus ditunjukan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 14 Jul 2010 04:29
Last Modified: 09 Sep 2010 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/51494

Actions (login required)

View Item View Item