Kusumawardhany, Shanty Ayu Wigkaningtyas (2010) Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tempat pemondokan antara penyelenggara pemondokan dan pemondok di kelurahan Tlogomas kec. Lowowaru kota Malang / Shanty Ayu Wigkaningtyas K. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK Kusumawardhany Shanty Wigkaningtyas. 2009. Pelaksanaan Perjanjian Sewa- Menyewa Tempat Pemondokan Antara Penyelenggara Pemondokan Dan Pemondok Di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Drs. H. Edi Suhartono S.H. M.Pd. (II) Drs. I Ketut Diara Astawa S.H. M.Si. Kata Kunci perjanjian sewa-menyewa tempat pemondokan penyelenggara pemondokan pemondok. Mobilitas mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Malang berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan di tempat mereka kos atau mondok. Selain harus mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekitar tempat pemondokan mereka juga harus melaksanakan perjanjian sewa-menyewa tempat pemondokan yang telah disepakati dengan penyelenggara pemondokan. Ketaatan penyelenggara pemondokan dan pemondok dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pemegang peran terhadap Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2006 banyak ditentukan oleh kesadarannya akan tertib aturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tempat pemondokan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tempat pemondokan (3) upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemondokan pemondok pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan perjanjian sewamenyewa tempat pemondokan antara penyelenggara pemondokan dengan pemondok di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi adalah (1) observasi (2) wawancara (3) dokumentasi dan (4) kepustakaan. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tlogomas Malang selama bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2009. Subyek penelitian dalam hal ini adalah (a) Kepala Satpol PP Kota Malang Bapak Bambang Suharjadi (b) Perangkat Desa seperti Lurah Ketua RW dan Ketua RT (c) penyelenggara pemondokan dan pemondok di Kelurahan Tlogomas. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian sewamenyewa tempat pemondokan antara penyelenggara pemondokan dan pemondok di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Malang belum terlaksana dengan baik hal ini terlihat dari beberapa pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan oleh penyelenggara pemondokan dan pemondok. Faktor pendukung pelaksanaan perjanjian adalah adanya perjanjian sewa-menyewa tempat pemondokan yang telah disepakati kedua belah pihak. Faktor penghambatnya adalah kurang adanya kesadaran diri atas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian. Hambatan dari pemerintah yaitu kurangnya sosialisasi Perda Kota Malang No 6 tahun 2006 tentang Usaha Penyelenggaraan Pemondokan. Hambatan dari masyarakat adalah kurangnya pengawasan dari pihak RT/RW dan warga dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pemondokan. ii Untuk mengatasi hambatan tersebut upaya yang dilakukan penyelenggara pemondokan dalam menangani pemondok yang melanggar perjanjian yaitu memberi teguran secara langsung. Upaya yang dilakukan pemondok adalah memilih untuk diam tetapi ada juga yang langsung memberitahu penyelenggara pemondokan apabila menyimpang dari perjanjian. Upaya Pemerintah Kota yaitu mensosialisasikan lagi Perda No. 6 Tahun 2006 tentang Usaha Penyelenggaraan Pemondokan sosialisasi dilakukan lewat posterposter dan media televisi. Upaya yang dilakukan masyarakat adalah pelaksanaan ronda di wilayah RT/RW setempat setiap malam. Saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah (1) Perjanjian sewa-menyewa hendaknya dibuat secara tertulis agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan apabila terjadi sengketa di kemudian hari (2) Aparat pemerintahan yaitu Pemerintah Kota Kecamatan Kelurahan dan RT/RW harus lebih aktif dan tegas dalam mengawasi jalannya kegiatan penyelenggaraan pemondokan khususnya masalah Ijin Penyelenggaraan Usaha Pemondokan misalnya dengan melakukan razia dan sweeping di tempat-tempat pemondokan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 25 Mar 2010 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2010 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/51480 |
Actions (login required)
 |
View Item |