Inayah, Mariyah Ulfa Nur (2010) Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tulungagung atas relokasi pedagang kaki lima dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat / Mariyah Ulfa Nur Inayah. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu sasaran bagi PK5 untuk menjajakan barang dagangan. Para PK5 tidak mempunyai tempat berdagang permanen dan strategis. Mereka memanfaatkan fasilitas umum dan pusat keramaian sebagai tempat berdagang salah satunya yaitu kawasan alun-alun Tulungagung. Keberadaan PK5 di kawasan alun-alun Tulungagung seringkali melakukan pelanggaran serta menimbulkan kemacetan lalu lintas dan membuat kotor alun-alun Tulungagung. Permasalahan ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuat kebijakan untuk merelokasi PK5 yang awalnya berada di alun-alun direlokasi di Ngemplak Tradisional Pujasera. Sebagai bentuk dari kebijakan Pemerintahan Daerah Tulungagung mengeluarkan Peraturan Daerah No. 29C Tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban serta Peraturan Bupati Tulungagung No. 2 Tahun 2005 tentang relokasi pedagang kaki lima (PK5) di alun-alun dan sekitarnya serta penataan pedagang sub terminal Ngemplak di lokasi perbelanjaan Ngemplak Tulungagung. Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tentang relokasi PK5 di Tulungagung (2) bagaimana dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan dari implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tentang relokasi PK5 terhadap peningkatan ekonomi masyarakat (3) apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tentang relokasi PK5 di Tulungagung Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan mencari dan mengungkapkan gejala yang terjadi terhadap peristiwa tertentu melalui pengumpulan data dari latar alamiah. Subjek penelitiannya adalah para PK5 yang dipindahkan dari alun-alun Tulungagung dan berjualan di Ngemplak Tradisional Pujasera. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif melalui tiga tahapan reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian diketahui bahwa (1) PK5 yang berjualan di alun-alun Tulungagung sebanyak 264 pedagang terdiri dari 160 pedagang makanan dan 104 pedagang non makanan mereka berdagang mulai jam 16.00-24.00 (2) implementasi kebijakan relokasi PK5 dari alun-alun Tulungagung ke pusat Ngemplak Tradisional Pujasera berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung No. 2 Tahun 2005 tentang relokasi pedagang kaki lima (PK5) di alun-alun dan sekitarnya serta penataan pedagang sub terminal Ngemplak di lokasi perbelanjaan Ngemplak Tulungagung kebijakan tersebut telah berhasil menjadikan kawasan alun-alun Tulungagung bebas dari PK5. Aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan relokasi PK5 adalah (a) Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai pelaksana (b) UPDT pasar bertugas menata PK5 (c) SATPOL PP sebagai petugas di lapangan (d) Polsek Kota Tulungagung sebagai pengatur ketertiban lalu lintas (e) Dinas Perhubungan terkait dengan lokasi (f) ketua paguyuban (g) perwakilan PK5. Proses pelaksanaan kebijakan berjalan tertib meskipun banyak yang menolak untuk dipindah. Tidak sampai terjadi bentrok hanya saja PK5 melakukan demo di depan kantor DPRD Tulungagung. (3) dampak yang diharapkan sebelum relokasi diantaranya bertambah jumlah pelanggan bertambah jumlah pendapatan tidak terikat dengan peraturanperaturan yang di buat para pejabat bebas melakukan usaha berdagang dengan jenis apapun tidak dikenakan retribusi yang tinggi. Dampak yang tidak diharapkan setelah masa relokasi diantaranya semakin berkurangnya pendapatan yang dihasilkan oleh para pedagang perekonomian masyarakat PK5 rata-rata kurang memenuhi kebutuhan keluarga kenyamanan dalam berjualan tidak diperoleh dari PK5 terjadi konflik antara para pedagang dengan pihak Pemerintah Kabupaten. Sedangkan dampak yang diharapkan setelah relokasi meliputi PK5 secara tidak langsung sudah mengembalikan kondisi lingkungan sekitar alun-alun Tulungagung menjadi bersih rapi jauh dari kemacetan lalu lintas PK5 sudah tidak lagi dianggap mematikan usaha para pedagang toko yang menempati rukoruko dengan membayar pajak tinggi. (4) faktor yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan adalah sulitnya mencari tempat baru bagi PK5 masalah dana untuk memperlancar proses pembangunan dan munculnya sikap kontra antara PK5 tehadap pelaksanaan kebijakan. Dari penelitian diatas maka disarankan (1) Pemerintah Kabupaten Tulungagung merevisi kembali terhadap Peraturan Bupati yang telah ada karena dianggap kurang dapat diterima oleh PK5 sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif (2) Pemerintah Kabupaten melakukan penataan ulang kembali tempattempat yang dinilai kurang layak sedangkan untuk PK5 perlu suatu pembinaan dan bimbingan agar dapat menjamin kebutuhan keluarga serta mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik lagi (3) Pemerintah Kabupaten harus bisa menjalin hubungan baik dengan PK5 dengan jalan melakukan pertemuanpertemuan dan kunjungan lapangan. Kunjungan dapat berbentuk kunjungan langsung kepada para PK5 pada saat melakukan aktivitas usaha serta pembinaan atau dialog kepada kelompok-kelompok PK5. Dengan begitu Pemerintah Kabupaten akan mengetahui kemauan dan harapan dari PK5.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 22 Mar 2010 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2010 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/51471 |
Actions (login required)
 |
View Item |