Ramayanti, Rani Ika (2009) Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang (Studi kasus di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang) / Rani Ika Ramayanti. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelengaaraan pemerintahan. Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Partisipasi masyarakat rendah dan pemerintahan diselenggarakan tidak demokratis. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan diktator atau raja absolut sehingga masyarakat tidak leluasa menyalurkan aspirasinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam menyalurkan partisipasi dan aspirasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja pemerintah Desa dalam menyalurkan partisipasi dan aspirasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Sumber data berasal dari Orang yaitu ketua BPD tokoh masyarakat dan kepala desa Peristiwa berupa seluruh aktivitas BPD dan Dokumentasi tentang gambaran umum desa profil BPD. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) kinerja BPD Pulungdowo ditinjau dari sisi proses penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspirasi partisipasi dan tanggungjawab demi kemajuan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.Hal ini berarti penyelenggaraan pemerintahan mengandung prinsip responsivitas responsibilitas dan akuntabilitas. Ditinjau dari sisi produk kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pulungdowo diwujudkan dengan adanya pembentukan tata tertib BPD Pembuatan Perdes bersama dengan Pemerintah Desa pengangkatan dan pemberhentian kepala desa serta bebrapa keputusan BPD. Hasil kinerja BPD di bidang pembangungan (fisik) contoh pengaspalan pengerasan jalan (makadam) pembuatan jembatan. (2) Faktor pendukung yang mempengaruhi kinerja BPD Pulungdowo sumber daya dari anggota BPD. kelengkapan sarana dan prasarana (fasilitas yang ada) tersedianya sumber dana untuk kegiatan operasional proses komunikasi kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan koordinasi antar organisasi. Sedangkan faktor penghambat kinerja BPD yaitu kondisi sosial masyarakat yang masih belum percaya dengan adanya BPD masyarakat masih merasa bahwa BPD belum benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan dari masyarakat. Rekomendasi yang diberikan antara lain (1) Mempertahankan kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bukti kinerja BPD difokuskan sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat (2) Perlu dikembangkan lebih intensif komunikasi yang sehat baik secara horizontal maupun vertikal dan komunikasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi / kelompok (3) Perlu adanya masukan dari lembaga-lembaga lain misal Pemdes LPMD Muspika yang bersifat membangun dan meningkatkan kinerja BPD demi tercapainya kemajuan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (4) Perlu mempertahankan kebersamaan antara BPD Pemdes LPMD dan masyarakat dalam menyikapi program yang diharapkan pemerintah dan keinginan masyarakat sesuai dengan kemajuan jaman (5) Masyarakat harus lebih aktif dan kritis di dalam menyikapi berbagai kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan oleh BPD serta di dalam proses penyusunan kebijakan.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 26 Jun 2009 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2009 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/51404 |
Actions (login required)
 |
View Item |