Dewi Mustikaningati (2008) Implementasi kebijakan pemerintah Kota Malang dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Malang / Dewi Mustikaningati. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kedatangan PKL di kota Malang yang jumlahnya semakin lama semakin banyak menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah kota Malang . Permasalahan kebersihan keindahan dan ketertiban kota Malang adalah pemasalahan yang muncul bersamaan dengan kedatangan PKL di kota Malang. Permasalahan ini yang dikhawatirkan akan mengurangi keinginan wisatawan untuk berkunjung di kota Malang yang pada akhirnya juga akan mengurangi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari bidang pariwisata. Permasalahan ini pula yang menyebabkan pemerintah kota Malang membuat kebijakan untuk mengatur dan menata PKL mengurangi di kota Malang. Kebijakan ini dibuat bukan untuk mematikan lapangan pekerjaan mereka akan tetapi kebijakan ini memiliki tujuan untuk mengatur menata membina mereka menjadi pedagang yang ulet dan mandiri serta menjadikan kawasan PKL menjadi kawasan wisata PKL kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah kota Malang No 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL serta Keputusan Walikota Malang No 580 tahun 2000 dan Peraturan Walikota Malang No 10 tahun 2005 tentang penetapan lokasi usaha PKL di kota Malang dimana dibagi wilayah yang diperuntukkan bagi PKL dan wilayah yang harus bersih dari PKL. Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimanakah kebijakan pemerintah kota Malang dalam menertibkan PKL di kota Malang (2) Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah kota Malang dalam menertibkan PKL di kota Malang (3) Apakah faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pemerintah kota Malang dalam menertibkan PKL di kota Malang Penelitian ini menggunakan metode penelitian kebijakan dan menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif pada hakekatnya untuk mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka berusaha memahami dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya dalam hal ini adalah respon mereka terhadap kebijakan menertibkan PKL dan implementasi kebijakan terhadap PKL. Informan dalam penelitian ini adalah PKL yang berada di sentra-sentra PKL di kota Malang Dinas Pasar kota Malang Biro Hukum kota Malang dan Kabid ketertiban SATPOL PP kota Malang. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang melalui tiga tahapan yaitu reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini adalah (1) pemerintah merumuskan Peraturan Daerah kota Malang No 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL serta Keputusan Walikota Malang No 580 tahun 2000 dan Peraturan Walikota Malang No 10 tahun 2005 tentang penetapan lokasi usaha PKL di kota Malang dimana dibagi wilayah yang diperuntukkan PKL dan wilayah yang tidak diperuntukkan PKL (2) selanjutnya pemerintah megimplementasikan kebijakan dengan aktor kebijakan yaitu Dinas Pasar dan SATPOL PP dalam implementasi kebijakan melalui beberapa tahap yaitu sosialisasi dan kemudian penertiban di lapangan dengan memberikan tempat relokasi baru bagi PKL. Dalam implementasi kebijakan pemerintah kota Malang No 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL telah mendapatkan hasil PKL telah ditata dan diatur didalam lokasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah juga telah berhasil menjadikan kawasan PKL sebagai kawasan wisata yaitu kawasan wisata Pulosari dan kawasan wisata Simpang Balapan.(3) faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi terdiri dari faktor internal dan eksternal faktor internal adalah faktor sulitnya menentukan lokasi untuk PKL yang tidak lagi menganggu kepentingan umum dan kurang tersedianya dana dari pemerintah untuk pembangunan tempat relokasi bagi PKL sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari PKL sendiri yang sulit untuk pindah ke tempat relokasi baru sehingga masih ada PKL yang menempati wilayah lokasi-lokasi yang dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan Berdasarkan temuan penelitian di atas disarankan (1) pengawasan terhadap PKL tidak hanya dilakukan setiap ada penertiban saja akan tetapi harus rutin dilakukan agar pelanggaran yang dilakukan PKL bisa ditekan karena ada pengawasan secara langsung dari petugas yang ditunjuk yaitu SATPOL PP (2) karena dalam pembuatan tempat relokasi terkendala masalah dana maka pemerintah harus menambah dana agar pembangunan tempat relokasi dapat dilakukan secara merata (3) pemerintah dan PKL harus menjalin komunikasi yang baik lewat dialog-dialog yang sesekali harus diadakan pemerintah kota Malang agar pemerintah tahu apa kemauan PKL dan PKL tahu apa yang diharapkan pemerintah dari mereka.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Hukum dan Kewarganegaraan (HKn) > S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 11 Mar 2008 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2008 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/51391 |
Actions (login required)
 |
View Item |