Pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Kota Malang pasca Perda No. 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Malang / Sri Mulyani - Repositori Universitas Negeri Malang

Pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Kota Malang pasca Perda No. 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Malang / Sri Mulyani

Sri Mulyani (2009) Pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Kota Malang pasca Perda No. 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kota Malang / Sri Mulyani. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pedagang kaki lima mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian kota dan membantu pemerintah dalam upaya memecahkan masalah pengangguran. Tetapi di sisi lain kehadiran pedagang kaki lima sering dijadikan penyebab kesemrawutan lalu lintas tidak bersihnya lingkungan membuat kondisi kumuh dan tidak teratur serta menyebabkan sampah sampah berserakan dan menumpuk di beberapa tempat. Berkaitan dengan masalah tersebut pemerintah daerah mempunyai peranan tertentu dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima melalui pemberdayaan pedagang kaki lima. Salah satu bentuk pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah di Kota Malang dalam menangani masalah pedagang kaki lima (PKL) dituangkan dalam Perda No. 1 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL di wilayah Kota Malang. Melalui Peraturan Daerah No 1 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL di Kota Malang. Pada dasarnya Perda No 1 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL tersebut merupakan usaha pemberdayaan PKL agar dapat melakukan kegiatan mereka tanpa melanggar peraturan. Perda tersebut merupakan upaya Pemkot untuk menumbuhkan ekonomi berbasis kerakyatan sesuai ketentuan. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan profil padagang kaki lima di Alun-alun Kota Malang mendeskripsikan cara pemerintah Kota Malang merencanakan pemberdayaan pedagang kaki lima pasca perda no 1 th 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Malang mendeskripsikan cara pemerintah Kota Malang merealisasikan pemberdayaan pedagang kaki lima pasca perda no1 th 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Malang mendeskripsikan keikutsertaan pemerintah Kota Malang dalam operasional pemberdayaan pedagang kaki lima mendeskripsikan faktor-faktor apa yang menjadi penunjang dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan sumber data 2 orang dari Kantor Bina Pedagang Kaki Lima Kota Malang dan 6 orang pedagang kaki lima yang beroperasi di Alun-alun Kota Malang. Dalam penelitian ini ada tiga teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan yaitu metode deskriptif naratif yaitu dengan menceritakan kondisi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima yang beroperasi di Alun-alun Kota Malang pada umumnya menjajakan berbagai macam dagangan mempunyai keinginan untuk mandiri menggunakan sarana kios tenda dan secara gelar dalam berdagang memiliki kebebasan dalam menentukan sumber pasokan modal yang digunakan relatif kecil bekerja sendiri penghasilan tidak tetap waktu berdagang fleksibel dan sebagian besar adalah migran yaitu berasal dari Madura. Dalam merencanakan suatu pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima pemerintah kota mengadakan musyawarah dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pedagang kaki lima yaitu DPR lSM masyarakat dan pedagang kaki lima itu sendiri. Bebagai upaya telah dilakukan pemerintah kota Malang untuk merealisasikan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu mencatat kembali jumlah pedagang kaki lima memberikan kartu tanda anggota pedagang kaki lima melakukan relokasi melakukan pengadaan tenda pasang bongkar mengadakan pembinaan. Pemerintah kota Malang mempunyai peran yang sangat besar dalam operasional pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu melalui Kantor Bina Padagang Kaki Lima. Birokrasi ini tugasnya khusus menangani pedagang kaki lima di Kota Malang. Dalam melakukan pemberdayaan ada faktor yang menunjang dan menghambat pelaksanaannya. Yang menjadi factor penunjang dalam pelaksanan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan dan pariwisata yang tertib dan bebas dari kesemrawutan pedagang kaki lima tanpa mematikan usaha dari pedagang kaki lima tersebut kehadiran pedagang kaki lima sebagai tenaga kerja baru yang banyak mengurangi pengangguran keberadaan pedagang kaki lima bagi masyarakat yang sangat menguntungkan diantaranya adalah pertama kemempuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat konsumennya (utamanya golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah) kedua jika dicermati lebih jauh tidak sedikit usaha formal menggantungkan pemasaran berbagai produknya pada sektor informal ketiga keberadaan sektor informal sangat membantu dalam pemasaran bagi hasil-hasil industri kecil (home industry). Sedangkan yang menjadi factor penghambat dalam melaksanaan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu kurangnya dukungan dari pedagang kaki lima karena pemberdayaan tersebut dianggap tidak menguntungkan bagi pedagang kaki lima sendiri setiap tahunnya jumlah pedagang kaki lima selalu bertambah sehingga mengalami kesulitan dalam mencatat jumlah pedagang kaki lima banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki kartu tanda anggota karena mereka merupakan pedagang baru kembalinya pedagang kaki lima ke tempat semula mereka berdagang walaupun sudah disediakan tempat yang baru. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan bagi Pemerintah Kota Malang dalam melakukan suatu pemberdayaan seharusnya mempertimbangkan ciri-ciri dari pedagang kaki lima yang selalu mencari tempat yang ramai dari pengunjung. Hal ini penting karena dengan memahami ciri pedagang kaki lima tersebut maka akan diperoleh suatu pemberdayaan yang akan dengan mudah diterima dan juga di dukung oleh pedagang kaki lima. Bagi Universitas Negeri Malang dan Pendidikan Luar Sekolah supaya dapat meningkatkan fungsi dan perannya sebagai pusat pembelajaran bagi pedagang kaki lima dalam organisasi pedagang kaki lima dapat menjadi mediator antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah Kota Malang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dan dapat membantu dan memotivasi pedagang kaki lima dalam meningkatkan dan mengembangkan ekonomi serta dalam upaya untuk memecahkan masalah dalam memajukan taraf perekonomian masyarakat.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) > Departemen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) > S1 Pendidikan Luar Sekolah
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 15 Jun 2009 04:29
Last Modified: 09 Sep 2009 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/4753

Actions (login required)

View Item View Item