Zubaidi, Ahmad (2010) Implementasi kebijakan pemberian pinjaman modal terhadap usaha kecil di era otonomi daerah tahun 2009 di BRI KCP Pakis (studi pada pengusaha kecil bidang kerajinan di Kabupaten Malang) / Ahmad Zubaidi. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata Kunci kebijakan pemberian modal UMKM sektor usaha kecil. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang selanjutnya disebut sebagai KUMKM merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Meskipun telah menunjukkan perannya dalam perekonomian nasional usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hal ini terjadi dalam hal produksi dan pengolahan pemasaran sumberdaya manusia desain dan teknologi permodalan serta iklim usaha. Secara umum berbagai kelemahan dan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha yang berdasarkan prioritasnya yaitu meliputi 1) kurangnya permodalan 2) kesulitan dalam pemasaran 3) persaingan usaha yang ketat 4) kesulitan bahan baku 5) kurangnya teknisi produksi dan keahlian 6) kurangnya keterampilan manajerial (SDM) dan 7) kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen termasuk dalam keuangan dan akuntansi. Selain itu pelaku usaha kecil juga membutuhkan adanya iklim usaha yang kondusif seperti adanya kemudahan dalam hal perijinan perundangan yang memadai dan kondisi makro ekonomi yang stabil. Penelitian ini bertujuan 1) mengetahui implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Malang dalam hal pemberian modal bagi UMKM sektor usaha kecil 2) mengetahui dampak kebijakan dari pemerintah Kabupaten Malang tentang pemberian modal bagi UMKM 3) mengetahui hambatan kebijakan dalam pemberian modal dan strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM di era otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti betindak sebagai instrumen kunci. Data penelitian dikumpulkan melalui 1) observasi 2) wawancara 3) dokumentasi. Subjek penelitian adalah dinas KUKM Kabupaten Malang. Teknik analisis data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data paparan data dan penyimpulan hasil analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pemerintah telah mempersiapkan dari APBD untuk memberikan bantuan kucuran dana kepada UMKM dan pemerintah juga telah bekerjasama dengan bank-bank diantaranya BRI BNI dan lain-lain dalam penyaluran kredit 2) para pelaku usaha ini tidak bisa mudah untuk mengakses bantuan dana pemerintah dikarenakan masih banyaknya para pelaku usaha yang tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diberikan oleh pemerintah maupun bank dalam peminjaman modal atau kredit 3) hambatan pemerintah dalam pemberian modal adalah dari kelayakan usaha itu sendiri yaitu tidak bisa melengkapi surat perijinan dalam peminjaman modal dalam hal ini dimisalkan tidak adanya surat ijin usaha surat ijin mendirikan bangunan tempat usaha dan tidak mempunyai NPWP 4) strategi pemerintah dalam mengembangkan UMKM ini adalah pemerintah memberikan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan cara-cara mendapatkan pinjaman uang dari bank tersebut. Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu 1) bagi pemerintah kabupaten Malang bahwasannya orientasi kebijakan UMKM diarahkan pada pertama membangun daya saing untuk pertumbuhan dan ekspor. Yang kedua adalah perluasan kerjasama terutama sektor mikro yang mungkin nanti akan berkaitan dengan penanganan kemiskinan. Selain itu pemerintah harus menerapkan tiga peranan dalam penguatan sektor UMKM yaitu secara aktif mencari pertumbuhan ekonomi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan membuka akses terhadap sumber dinamika pertumbuhan internal UMKM itu sendiri 2) bagi para pelaku usaha seharusnya lebih aktif dalam berkonsultasi kepada pihak pemerintah yang mengurusi bidang usaha kecil. Bagi para pelaku usaha yang baru atau masih dalam tahap rintisan dihimbau agar segera melengkapi segala administrasi yang telah ditetapkan dalam pendirian usaha baru. Selain itu sebaiknya para pelaku usaha mencari atau mendirikan paguyuban usahanya baik sejenis maupun multi jenis agar pasar dan jaringan yang didapat lebih luas 3) bagi perbankan supaya tidak mempersulit para pelaku usaha dalam meminjam modal kepada bank. Baik itu diringankan dari segi administrasinya 4) bagi peneliti berikutnya disarankan dalam meneliti mengenai UMKM dalam hal permodalan pemasaran maupun SDM para pelaku usaha ini untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Ekonomi Pembangunan (EKP) > S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 21 Oct 2010 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2010 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/41546 |
Actions (login required)
 |
View Item |