Endow, Bellanida Septiani (2012) Analisis peranan hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) terhadap perencanaan pembangunan daerah (Studi kasus di Kabupaten Malang tahun 2012) / Bellanida Septiani Endow. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata Kunci Musrenbang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Sejak Indonesia memasuki masa refomasi pada tahun 1999 perbaikan dilakukan pada setiap sistem termasuk sistem perencanaan pembangunan. Jika selama ini perencanaan pembangunan di Indonesia bersifat sentralistik dimana perencanaan pembangunan di daerah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perencanaan pembangunan tersebut tidak mempertimbangkan karakteristik masing masing daerah yang memiliki kekhasan tersendiri. Oleh karena itu pada tahun 2004 disahkanlah Undang Undang nomor 25 tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan adanya Undang Undang tersebut maka proses perencanaan pembangunan di Indonesia tidak lagi sentralistik atau top down tetapi melainkan bottom up. Bentuk dari perencanaan pembangunan yg bottom up itu adalah Musrenbang atau Musyawarah Pembangunan Nasional. Kabupaten Malang merupakan kabupaten terbesar kedua di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang memiliki topografi yang lengkap mulai dari dataran tinggi di sebelah utara barat dan timur hingga lautan di sebelah selatan. Jika melihat seperti ini maka bisa dikatakan bahwa Kabupaten Malang memiliki sumber daya alam yang besar yang tersebar di 33 kecamatan. Sehingga perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang memiliki kekhususan masing masing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah berusaha memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Malang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data dokumen yang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Malang data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dalam forum Musrenbang kekhususan daerah tersebut dijadikan usulan penting untuk direalisasikan. Tetapi hal ini juga menimbulkan masalah. Dikarenakan wilayah yang luas anggaran pembangunan hanya dapat merealisasikan sedikit saja usulan tersebut. Pemberlakukan skala prioritas dijadikan jalan keluar untuk memilih mana usulan usulan yang akan direalisasikan. Musrenbang merupakan sarana penyaluran partisipasi masyarakat kepada pemerintah agar pemerintah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Musrenbang juga menjadikan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan itu sendiri.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Ekonomi Pembangunan (EKP) > S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 09 Nov 2012 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2012 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/41421 |
Actions (login required)
 |
View Item |