Supriyono, Irfan (2011) Analisis perkembangan pendapatan asli daerah dalam mendukung kemandirian fiskal daerah Kabupaten Malang tahun 2005-2009 / Irfan Supriyono. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Kata kunci Pendapatan Asli Daerah Kemandirian Fiskal Daerah Perubahan penting yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui otonomi daerah atau desentralisasi ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang No.32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan UU No 12 tahun 2008. Inti dari kebijakan otonomi daerah tersebut adalah pelimpahan atau pemberian sebagian wewenang pemerintah pusat pada pemerintah daerah kabupaten dan kota. Pemberian kewenangan tersebut harus dilaksanakan karena semakin besar dan beragamnya kebutuan masyarakat saat ini dan masa mendatang Suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan otonomi jika daerah memiliki kemampuan dan kewenangan menggali berbagai sumber mengelola dan menggunakan keuangan untuk membiayai penyelanggaraan pemerintahan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Demikian halnya dengan Kabupaten Malang yang berusaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk mencukupi pembiayan daerah. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah retribusi daerah bagian laba usaha milik daerah serta lain-lain penerimaan yang sah. Dalam perkembangannya retribusi daerah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga perlu digali secara optimal Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang (1) perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2005-2009 (2) tingkat kemandirian fiskal daerah Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2005-2009 (3) upaya mengembangkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung kemandirian fiskal daerah Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2005-2009 Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan perpaduan pendekatan kuantatif dan kualitatif dari berbagai sumber data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian baik data primer maupun data sekunder. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang. Sumber data terdiri dari data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan bersumber dari dokumen yang berkaitan dengan perkembangan PAD dan kemandirian fiskal daerah. Ssedangkan data yang bersumber dari lapangan diperoleh melalui wawancara observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis prosentase analisis kontribusi analisis kinerja daerah dan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2009 rata-rata perkembangan penerimaan pajak daerah 9% retribusi daerah 27 % hasil kekayaan daerah yang dipisahkan 17 % lain-lain PAD yang sah 96 %. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD 16 87% retribusi daerah 28 30% hasil kekayaan daerah yang dipisahkan 4 57% lain-lain PAD yang sah 34 29%. Rata-rata realisasi atas target pajak daerah adalah sebesar 111 63% retribusi daerah 98 81% hasil kekayaan daerah yang dipisahkan 94 62 % lain-lain PAD yang sah 137 81%. Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Malang dilihat masih rendah hal ini dilihat derajad desentralisasi fiskal BHPBP secara rata-rata selama lima tahun anggaran (2005-2009) sebesar 7 94 dan 6 06% sedangkan sumbangan/subsidi dari pemerintah pusat sebesar 86 04%. Pemerintah kabupaten Malang memiliki kapasitas fiskal yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan fiskalnya.. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten Malang belum mampu memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya memerlukan subsidi dari pemerintah pusat. Upaya intensifikasi derajat desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan kontribusi BUMD dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD serta memperkuat permodalan BUMD. Sedangkan upaya ekstensifikasinya yaitu Mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat dijadikan sumber-sumber penerimaan PAD yang baru dengan syarat tidak membebani masyarakat lokal Upaya intensifikasi elastistas PAD terhadap PDRB yaitu menerapkan dan menyempurnakan keberadaan perda dan perbup tentang pengelolaan PAD dan PDRB secara optimal. Sedangkan upaya ekstensifikasi yaitu meningkatkan pendapatan perkapita melalui pelatihan pembinaan dan sosialisasi sehingga masyarakat memiliki ketrampilan. Kemudian pemerintah daerah harus membuka lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian ini disarankan agar dalam upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor sektor yang produktif di daerah. Pemerintah daerah hendaknya terus mengupayakan kebijakan otonomi daerah yang bersifat ekspansif terutama disektor PAD. Penggalian sumber-sumber daerah yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan daerah terus dilaksanakan sehingga dapat mengurangi ketergantungan sumber keuangan daerah yang berasal dari pemerintah pusat.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Ekonomi Pembangunan (EKP) > S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 18 Feb 2011 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2011 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/41293 |
Actions (login required)
 |
View Item |