Analisis good governance penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah (studi kasus pada Dispenda Kota Mojokerto) / Regina Ayu Wulandari - Repositori Universitas Negeri Malang

Analisis good governance penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah (studi kasus pada Dispenda Kota Mojokerto) / Regina Ayu Wulandari

Wulandari, Regina Ayu (2015) Analisis good governance penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah (studi kasus pada Dispenda Kota Mojokerto) / Regina Ayu Wulandari. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Abstrak Wulandari Regina. 2011. AnalisisGood GovernancePenerimaanPajakBumiBangunan (PBB) dan Bea PerolehanHakAtas Tanah danBangunan (BPHTB) SebagaiPajak Daerah (StudiKasuspadaDispenda Kota Mojokerto). Sripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (1) Dr. Sri Pujiningsih SE. M.Si. Ak. Pembimbing (2) Sulastri S.Pd M.SA. Kata Kunci Efektifitas Efisiensi Transparansi Akuntabilitas Good Governance PBB dan BPHTB Pemerintahmerupakanpengembanamanatrakyatdanbertanggungjawabkepadarakyat.Salah satuupayapemerintahatausektorpublikuntukmewujudkankeuangannegaradankeuangandaerah yang demokratisadalahdenganmengelolanyadengantatakelola yang baikatau yang biasadisebutdengangood governance.SesuaiUndang-UndangNomor 28 Tahun 2009 Pemerintahmenetapkantambahanpajak yang dialihkandaripajakpusatmenjadipajakdaerah.Pajaktersebutantara lain pajaksarangburungwalet PajakBumidanBangunanPedesaandanperkotaan dan Bea PerolehanHakatas Tanah danBangunan (selanjutnyadisingkatdengan BPHTB). Pengalihanpajakpusatmenjadipajakdaerahinimerupakanbentuktindaklanjutdarikebijakanotonomidaerahsertadesentralisasifiskal. Seluruhkegiatan proses pendataan penilaian penetapan pengadministrasian pemungutan/penagihan PBB PedesaandanPerkotaandan BPHTB akandiselenggarakanlangsungoleholehPemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Dalamgood governanceterdapatbeberapakarakteristikantara lain transparansi akuntabilitas efektivitasdanefisiensi. Beberapakarakteristiktersebutmerupakanindikatorutamadalammenilaikinerjapemerintahdalammengelolakeungankhusunyadalammengelolapenerimaan PBB PedesaandanPerkotaanserta BPHTB. Denganmenjadikangood governancesebagaiacuandiharapkanpemerintahmampumelakukantugasnyadenganbaikterkaitdenganpengalihan PBB PedesaandanPerkotaanserta BPHTB sebagaipajakdaerah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 12 Nov 2015 04:29
Last Modified: 09 Sep 2015 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/36995

Actions (login required)

View Item View Item