Implementasi kebijakan untuk pendidikan gratis di SDN Percobaan 1 dan SMP Terbuka 05 Malang / M. Tetra Widyanto - Repositori Universitas Negeri Malang

Implementasi kebijakan untuk pendidikan gratis di SDN Percobaan 1 dan SMP Terbuka 05 Malang / M. Tetra Widyanto

Widyanto, M. Tetra (2010) Implementasi kebijakan untuk pendidikan gratis di SDN Percobaan 1 dan SMP Terbuka 05 Malang / M. Tetra Widyanto. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kata kunci implementasi kebijakan pendidikan gratis. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia agar tidak tertinggal dengan bangsa lain. Unsur yang termasuk ke dalam dunia pendidikan adalah kebijakan pendidikan dan memiliki latar belakang yang harus dipertimbangkan salah satunya kebijakan pendidikan gratis yang diprogramkan oleh pemerintah untuk melaksanakan wajib belajar sembilan tahun untuk warga negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan di SDN Percobaan 1 Malang dan SMP Terbuka 05 Malang dengan fokus penelitian yaitu (1) jenis kebijakan yang dijadikan acuan untuk pendidikan gratis (2) bagaimana substansi isi dari kebijakan pendidikan gratis yang diterapkan (3) sasaran anggaran dan persyaratan dalam implementasi yang diterapkan (4) masalah apa yang muncul dalam implementasi kebijakan dalam penerapan (5) bagaimana memecahkan masalah pengimplementasian kebijakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) jenis kebijakan pendidikan gratis (2) mengetahui substansi isi (3) mengetahui sasaran anggaran dan persyaratan pendidikan gratis dalam pengimplementasian (4) mengidentifikasi masalah yang muncul dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis dan (5) memecahkan masalah yang muncul dalam implementasi kebijakan pendidikan gratis. Penelitian ini adalah penelitian non interaktif menggunakan analisis isi. Analisis isi merupakan suatu penelitian yang di dalamnya peneliti berusaha untuk mengidentifikasi dan mempelajari secara mendalam terhadap suatu konsep atau peristiwa yang tidak bisa diamati secara langsung. fokus penelitian adalah dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu (1) Peraturan Pemerintah (2) Peraturan Daerah Kota Malang (3) Data Sekolah Gratis di Kota Malang (4) Data SD dan SMP di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Jenis dan bentuk kebijakan pendidikan gratis yaitu (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (3) UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (4) UU BHP No. 9 Tahun 2009 (5) PP RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (6) PP RI No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (7) PP RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (8) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http //www.Word-to-PDF-Converter.net ii Substansi isi dari jenis dan kebijakan pendidikan gratis seperti tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Pasal 34 Ayat (1) setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar (2) pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (3) wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sasaran pendidikan adalah seluruh siswa kota Malang mulai dari tingkat SD sampai SMP. Anggaran pendidikan gratis berasal dari negara sebesar 20 % dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan dibantu oleh pemerintah daerah kota Malang yang disebut dengan BOSDA. Persyaratan pendidikan gratis di kota Malang tidak ada persyaratan khusus dilakukan dengan cara orang tua siswa/wali murid mengajukan keringanan berupa prosedur yang telah dijelaskan kepada masyarakat dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW. Masalah yang dihadapi adalah masih awamnya masyarakat terhadap pengertian pendidikan gratis di lingkungan masyarakat sosialisasi oleh pemerintah yang masih minim terhadap masyarakat menjadi penyebab masyarakat banyak yang mengira bahwa pendidikan gratis diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia namun makna sebenarnya bahwa pendidikan gratis diberikan kepada yang tidak mampu guna meringankan biaya pendidikannya. Sebenarnya pendidikan gratis bermakna bahwa pemerintah ikut melaksanakan program wajar dengan memberikan biaya operasional sekolah untuk menunjang pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Pemecahan masalah yang dilakukan dengan membangun komitmen dengan masyarakat baik dengan adanya trans building turun tangan langsung ke lapangan dan melakukan mediasi dengan sekolah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sasaran dan penganggaran pendidikan gratis. Berdasarkan penelitian ini dapat disarankan agar Dinas Pendidikan Kota Malang melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pengertian pendidikan gratis di kota Malang dengan lebih sering mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan media massa media massa dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. SDN Percobaan 1 Malang diharapkan kepala sekolah dapat memimpin sekolah dan melaksanakan implementasi kebijakan pendidikan gratis dan dapat ditingkatkan lagi semangat kerja antara guru dan komite sekolah serta masyarakat agar pelaksanaan pendidikan gratis tidak menghambat perkembangan mutu dan kualitas pendidikan di kota Malang. SMP Terbuka 05 diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari pendidikan. Diharapkan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan cara menambah jam belajar siswa agar siswa dapat berkembang secara continue dalam belajar.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
Divisions: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) > Departemen Administrasi Pendidikan (AP) > S1 Administrasi Pendidikan
Depositing User: Users 2 not found.
Date Deposited: 30 Aug 2010 04:29
Last Modified: 09 Sep 2010 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/3300

Actions (login required)

View Item View Item