Tri Wibowo (2009) Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang penetapan sumbangan pembinaan pendidikan dalam perspektif hulum / Tri Wibowo. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Pengambilan keputusan menurut Stoner (dalam Hasan 2002 10) adalah suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Pengambilan keputusan berfungsi sebagai pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok baik secara institusional maupun secara organisasional dan memiliki perspektif ke masa depan. Surat Keputusan (SK) Rektor tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) merupakan produk Hukum Administrasi Negara (HAN) dan memiliki kekuatan yang mengikat subjek hukum dalam hal ini adalah mahasiswa. Implementasi dari suatu produk hukum harus mengacu pada norma hukum yang berlaku dan aspek kepastian hukum agar produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat negara berada dalam koridor yang benar serta untuk menghindari kesewenang-wenangan pejabat negara dalam mengeluarkan suatu keputusan untuk menetapkan kebijakan. Dalam menetapkan besarnya tarif SPP sehingga diterbitnya SK Rektor Universitas Negeri Malang (UM) tentang SPP idealnya harus mengacu pada hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar keputusan yang dikeluarkan tidak memiliki cacat hukum yang dapat dijadikan celah hukum untuk melakukan litigasi (berperkara) di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan agar produk hukum yang menjadikan subjek hukum terkena suatu kewajiban hendaknya juga memperhatikan hak subjek hukum tersebut. Dari sini dituntut agar dalam menetapkan besarnya SPP hingga diterbitkannya SK Rektor tentang SPP berpedoman pada norma hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Rektor UM untuk menetapkan suatu SK dengan besarnya SPP bagi mahasiswa UM dan untuk mengetahui prosedur dalam menetapkan besarnya SPP serta legalitas SK Rektor UM tentang SPP. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif dan kualitatif deskriptif. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi dan deskriptif analisis. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini diperoleh bahwa dasar hukum yang digunakan Rektor UM untuk menetapkan SK Rektor tentang tarif SPP terdapat di dalam konsiderans mengingat SK Rektor UM tentang tarif SPP. Prosedur dalam menetapkan SPP di UM tidak sesuai teori hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena dalam menetapkan besarnya tarif SPP di UM sehingga diterbitkannya SK Rektor UM tentang tarif SPP tidak melibatkan mahasiswa atau publik yang relevan dan senat UM dalam menetapkan besarnya tarif SPP serta adanya beberapa hal yang bertentangan dengan asas perundang-undangan yaitu bertentangan dengan asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori yang artinya aturan hukum yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada di atasnya. Konsep perbuatan hukum sepihak atau keputusan administrasi negara sebagai wewenang atributif Rektor dikatakan benar dalam hal memutuskan suatu perkara yang sifatnya konkret menunjuk pada individu atau perorangan yang menyebutkan nama maupun identitas yang lain terkait dengan orang yang terkena putusan. Tetapi hal ini berbeda dengan konsep SPP karena SPP terkait dengan banyak pihak sehingga konsep hukumnya seharusnya melibatkan mahasiswa atau publik relevan agar tidak melanggar hak subjek hukum. Berdasarkan penggunaan prosedur yang salah itu dapat mengakibatkan tidak sah atau tidak legalnya SK Rektor UM tersebut dan hal ini dapat dijadikan dasar gugatan atau melakukan litigasi di PTUN berdasarkan pasal 53 Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN juncto UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan UU nomor 5 tahun 1986. Adapun hal lain yang bertentangan yaitu tidak dilibatkannya Senat UM dalam menetapkan besarnya tarif SPP bertentangan dengan pasal 6 ayat 3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional Nomor 28/DIKTI/kep/2002 tentang penyelenggaraan program reguler dan non-reguler di Perguruan Tinggi Negeri dan butir 5 Surat Edaran Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional nomor 982/D/T/2002 perihal Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru bahwa yang berhak menetapkan besarnya biaya pendidikan termasuk SPP adalah senat perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pihak-pihak yang terkait dengan SK Rektor UM tentang SPP lebih memperhatikan norma hukum yang berlaku guna menegakkan kepastian hukum dalam lingkungan UM demi terciptanya suatu keadilan dan untuk menghindari suatu celah hukum yang dapat mengakibatkan adanya gugatan ke PTUN yang dampaknya dapat membatalkan berlakunya SK Rektor UM tentang tarif SPP tersebut.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) > Departemen Administrasi Pendidikan (AP) > S1 Administrasi Pendidikan |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 20 Jan 2009 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2009 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/3106 |
Actions (login required)
 |
View Item |