Ardiansyah, Muhammad (2019) Kebijakan penyiapan calon kepala sekolah (studi multikasus pada Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru di Propinsi Sulawesi Selatan) / Muhammad Ardiansyah. Doctoral thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
RINGKASAN Ardiansyah Muhammad. 2018. Kebijakan Penyiapan Calon Kepala Sekolah (Studi Multi Kasus Pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru). Disertasi Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr.H.Bambang Budi Wiyono M.Pd (II) Prof.Dr.H.Ibrahim Bafadal M.Pd dan (III) Dr.H.Imron Arifin M.Pd. Kata Kunci kebijakan penyiapan calon kepala sekolah Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan penyiapan calon kepala sekolah/madrasah di Kota Makassar Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Barru. Penyiapan calon kepala sekolah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memilih guru-guru berpotensi dan berpengalaman terbaik yang siap menerima tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Prosesnya mencakup dua tahapan yakni (1) rekruitmen (seleksi administrasi seleksi akademik) dan (2) pendidikan dan pelatihan. Salah satu upaya untuk memperoleh calon kepala sekolah/madrasah yang kompeten diawali dari proses penyiapannya. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah telah mengatur proses penyiapan kepala sekolah/madrasah yang terdiri dari rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Rekrutmen merupakan proses pengusulan calon kepala sekolah/madrasah dan seleksi sedangkan pendidikan dan pelatihan adalah proses pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik. Pelaksanaan proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah dengan benar dan sesuai dengan ketentuan akan menghasilkan kepala sekolah/madrasah yang diharapkan yaitu kepala sekolah/madrasah yang mampu meningkatkan performanya dalam mengembangkan ke arah sekolah yang unggul. Tujuan penelitian ini untuk mendeksripsikan hal yang melatar belakangi atau motif pihak pemerintah daerah melalui kebijakan penyiapan calon kepala sekolah antar lain secara mendalam kepada substansi formulasi kebijakan implementasinya dan keterlaksanaanya di Kota Makassar Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Barru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multi kasus. Lokasi penelitian berada di Dinas Pendidikan Kota Makassar Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru di Propinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi peran serta wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Analisis data individual dengan model alir Miles dan Huberman (2014) ialah data condensation data display dan conclusion drawing/verviying. Sedangkan analisis lintas kasus dengan melakukan analisis perbandingan antar kasus sebagaimana yang direkomendasikan oleh Yin (2002) . Adapun keabsahan data dilakukan dengan teknik credibility transferability dependability dan confirmability. Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut Pertama Pijakan atau rasional pemerintah daerah dalam penyiapan calon kepala sekolah lebih didasarkan atas kebutuhan riil saat ini dibandingkan untuk melihat kebutuhan di masa yang akan datang. Kondisi wilayah atau geografis yang terdiri dari beberapa wilayah terpencil memungkinkan bagi pemerintah daerah lebih mengacu kepada kebijakan lokal dalam penyiapan calon kepala sekolah. Kewenangan dan kekuasan kepala daerah yang begitu besar dalam perumusan program kebijakan penyiapan calon kepala sekolah maka berakibat pada timbulnya distorsi atau multi tafsir para pelaksana di lapangan (dinas pendidikan). Kedua Penilaian calon kepala sekolah yang dilakukan secara parsial mendorong pelibatan masyarakat dan institusi di luar dinas pendidikan untuk turut serta dalam memberikan penilaian. Rekrutmen dan Pengangkatan kepala sekolah di daerah belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang diharapkan oleh regulasi nasional diakibatkan adanya ruang kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian. Ketiga Jika program penyiapan calon kepala sekolah lebih banyak ditangani oleh lembaga vertikal maka pengalokasian anggaran pembiayaannya semakin minim. indikasinya terlihat pada Sistem informasi manajemen baik secara manual maupun on line belum termanfaatkan secara khusus untuk keperluan proses perencanaan dan proyeksi kebutuhan calon kepala sekolah. Pengangkatan kepala sekolah yang bukan dari hasil penyiapan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan yang dari hasil penyiapan dikarenakan kepala daerah memanfaatkan ruang kewenangan berdasarkan regulasi yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas disarankan sebagai berikut. Perlunya kesadaran dan ketulusan hati (good will) yang diwujudkan dalam bentuk penciptaan sistem perencanaan kekepala sekolahan yang baik berdasarkan kebutuhan dan tidak berdasarkan kepada muatan kepentingan. Bagi pihak Dinas Pendidikan disarankan kepada untuk menyusun kerangka acuan kerja (term of reference) pada program penyiapan calon kepala sekolah yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja memaksimalkan fungsi dan peran sistem informasi manajemen ketenagaan pemberdayaan pengawas dan menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penyelenggara diklat penyiapan calon kepala sekolah. Bagi lembaga/institusi diklat kekepala sekolahan perlunya menyusun juklak dan juknis penyelenggaran diklat calon kepala sekolah berbasiskan kearifan lokal beserta instrumen yang secara khusus mencerminkan kebutuhan diklat. Bagi LPTK atau perguruan tinggi yang membina Program Studi Administrasi/Manajemen Pendidkan untuk lebih mengintegrasikan ke dalam kurikulum secara khusus terkait dengan konteks kekepala sekolahan dan mengintesifkan kajian-kajian riset melalui pendalaman substansi materi manajemen SDM Pendidikan dan manajemen kediklatan pada perkuliahan serta mengembangkan dan mendesiminiasikan perangkat-perangkat penilaian atau instrumen asesmen bagi kepala sekolah model-model kediklatan kepala sekolah yang terbaharukan melalui aktivitas riset. Disarankan bagi peneliti yang tertarik dengan konteks kebijakan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan dapat menindaklanjuti melalui studi kebijakan tentang Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan implikasinya terhadap penyiapan calon kepala sekolah di daerah.
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) > Departemen Administrasi Pendidikan (AP) > S3 Manajemen Pendidikan |
| Depositing User: | Users 2 not found. |
| Date Deposited: | 19 Aug 2019 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2019 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/115299 |
Actions (login required)
 |
View Item |