Pemaknaan prinsip-prinsip good governance pengelola zakat pada Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah / Clara Devy Yulvia Ratna Sary - Repositori Universitas Negeri Malang

Pemaknaan prinsip-prinsip good governance pengelola zakat pada Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah / Clara Devy Yulvia Ratna Sary

Sary, Clara Devy Yulvia Ratna (2020) Pemaknaan prinsip-prinsip good governance pengelola zakat pada Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah / Clara Devy Yulvia Ratna Sary. Masters thesis, Universitas Negeri Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

RINGKASAN Sary Clara Devy Yulvia Ratna. 2019. Pemaknaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pengelola Zakat pada Yayasan Amal Sosial Shohwah. Thesis. Jurusan Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. Sunaryanto M.Ed (II) Prof. Dr. Heri Pratikto M.Si Kata Kunci Good Corporate Governance Organisasi Pengelola Zakat Organisasi pengelola zakat dituntut untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasinya. Transparansi dan akuntabilitas termasuk prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance. Prinsip yang lain adalah Responsibility Independent dan Fairnes. Good corporate governance merupakan suatu sistem proses dan seperangkat peraturan yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Fokus penelitian ini mengetahui pemaknaan dan implementasi dari prinsip-prinsip good corporate governance pada Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu sebuah pendekatan yang mengeksplorasi dan memahami makna. Pada penelitian ini peneliti menggunakan paradigma interpretif. Pengelola YASA memaknai akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban atas penerimaan dana penyaluran dana dan pelaporan dana. Implementasi dari akuntabilitas adanya bukti kwitansi penyaluran dana kepada 8 asnaf dan pembuatan laporan keuangan. Transparansi dimaknai sebagai penyampaian secara terbuka implementasinya dengan mempublikasikan laporan kegiatan dan keuangan. Pertanggungjawaban dimaknai sebagai kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan agama implementasinya menerapkan pengelolaan sesuai undang-undang no 23 dan kepatuhan terhadap kode etik amil. Kemandirian dimaknai sebagai tidak terikatnya organisasi dengan pihak tertentu implementasinya dalam pengambilan keputusan tidak ada campur tangan dari pihak lain. Keadilan dimaknai sebagai perlakuan yang adil dalam penyaluran implementasinya dilakukan survey.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: ?? ??
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S2 Akuntansi
Depositing User: library UM
Date Deposited: 07 Jan 2020 04:29
Last Modified: 09 Sep 2020 03:00
URI: http://repository.um.ac.id/id/eprint/108461

Actions (login required)

View Item View Item